RADAR JOGJA - Forum BEM Se-DIY (FBD) bersatu untuk menyoroti dan menanggapi situasi bangsa dan negara saat ini. Terutama pascapemilu yang justru dinilai dimanfaatkan bagi elit oligarki dan penguasa dalam proses demokratisasi, menjadikannya semacam pesta demokrasi yang hanya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kesejahteraan rakyat.
FBD menyebut adanya politik uang, intimidasi, dan propaganda. Koordinator Forum BEM se-DIY, Gunawan Haramain mengatakan, pesta demokrasi dalam pemilu 2024 ini, yang seharusnya menjadi perayaan kebebasan dan kedaulatan serta kemenangan bagi masyarakat. Malah menjadi ajang kecurangan yang memalukan.
“Sehingga pada proses penyelenggaraan pemilu 2024 ini kami melakukan tinjau fakta dilapangan dan analisis basis data secara mendalam betapa banyak permasalahan dan pelanggaran yang terjadi,” katanya dalam rilis kecurangan pemilu 2024 Rabu (21/2).
Yang pertama mereka menyoroti temuan kejanggalan sistem penghitungan suara KPU dari tim IT forum BEM Jogja (Sirekap dan pemilu2024.kpu.go.id). Pada tanggal 20 Februari 2024, KPU mengakui ada 1.223 TPS salah input rekapitulasi Pilpres 2024 di Sirekap. Padahal temuan pada hari Sabtu 17 Februari 2024 ada kesalahan Input data TPS rekapitulasi Pilpres 2024 di Sirekap KPU.
Baca Juga: Sampah APK Masih Tersimpan di Gudang, Bawaslu Bantul Tunggu Arahan Provinsi
Anomali data ini masih berpotensi bertambah karena proses scraping masih terus berjalan.“Hanya input data pilpres yang tidak bisa direvisi, sekali input langsung dianggap final. Tapi input data DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD bisa direvisi. Kenapa berbeda?” tanyanya.
Kejanggalan data digital ini bukan disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh manusia atau kesalahan sistem. Tapi bersifat algoritmik. Patut diduga sistem KPU sudah direkayasa sejak awal untuk memenangkan calon tertentu. Patut diduga, sistem ini sengaja dibuka back door-nya atau disiapkan pintu belakang untuk dibobol oleh pihak tertentu untuk mengubah hasil pemilu.
Server di Luar Negeri. Menurut Ketua Komunitas Ciberity Arif Kurniawan, dari hasil tracking telah ditemukan kejanggalan dimana situs pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Perancis, dan Singapura. Layanan cloud milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba.
Jika KPU menyatakan server berada di dalam negeri, seharusnya bisa menunjukkan lokasinya di mana dan menyebutkan IP nya. Jika tidak, maka patut diduga peletakan server di luar negeri merupakan bagian dari desain rekayasa yang disengaja sejak awal. “Artinya, sejak awal telah ada persekongkolan jahat untuk mengatur hasil Pilpres dan Pileg,” tegasnya.
Baca Juga: Dishub Bantul Akan Survei Jalur Bus Sekolah Rute Bantul-Sedayu
Karena itu FBD menilai pilpres dan pileg diduga kuat telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan capres dan calon legislatif tertentu. Maka demi tegaknya demokrasi, hasil Pilpres dan Pileg 2024 harus dibatalkan. Kemudian emecat dan mengganti seluruh komisioner KPU karena terbukti gagal melaksanakan pemilu secara jujur dan adil. “Pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 ulang di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.
Editor : Heru Pratomo