JOGJA - Aparatur sipil begara (ASN) di DIY diminta tetap memegang komitmen netral pada pesta demokrasi ini.
ASN dilarang menunjukkan sikap dukungan kepada salah satu pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.
Wakil Gubernur (Wagub) DIY KGPAA Paku Alam (PA) X mengatakan, netralitas ASN pada Pemilu 2024 ini sangat diperlukan untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat.
Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, ASN memiliki tanggung jawab sebagai contoh baik pada lingkungan sekitarnya. Termasuk melayani masyarakat adalah tugas dari ASN.
"Bentuk layanan masyarakat itu salah satunya dilakukan dengan menciptakan suasana damai. Pemilu biasanya rentan mengakibatkan gesekan-gesekan yang berakibat situasi menjadi tidak kondusif. Hal ini yang harus kita cegah, netral bagi ASN dalam pemilu itu wajib," katanya usai Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian (Rakor Wasdal) Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2024, Selasa (6/2).
Terlebih ASN DIY telah menandatangani pernyataan netralitas dalam menghadapi pemilu atas sepengetahuan pimpinan instansi.
Pernyataan yang tertulis di atas materai itu dinilai memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
"Komitmen inilah yang harus dijaga dan tidak boleh dikhianati sebagai salah satu bentuk pengabdian terhadap negara dan juga masyarakat luas," ujarnya.
Rakor Wasdal BKN 2024 yang mengambil tema mewujudkan netralitas ASN dalam bingkai meritokrasi menuju birokrasi berkelas dunia itu dihadiri secara daring oleh MenpanRB Abdullah Azwar Anas dan secara luring di hadiri oleh Plt BKN Haryomo Dwi Putranto.
Rakor yang diikuti 800 orang secara luring dan 618 instansi di Indonesia secara daring itu bertujuan untuk menegaskan komitmen ASN secara nasional dalam menjaga netralitas jelang pemilu.
"Tujuan lainnya adalah menyatukan gerak langkah Satgas ASN dalam menyatukan pengawasan netralitas jelang pemilu, monitoring dan netralitas seluruh instansi pemerintah dan konsolidasi manajemen ASN," jelasnya.
Plt BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ASN boleh memiliki preferensi politik yang berbeda.
ASN juga memiliki hak pilih sebagai wujud demokrasi.
"Namun, tidak boleh terjebak dalam berbagai bentuk polarisasi dan fragmentasi sosial. Negara tentu harus berpegang teguh terhadap asas netralitas dan pemersatu bangsa," katanya.
Menurutnya, ASN diamanatkan oleh negara untuk tidak berpihak dari segala pengaruh pemilu. Dan perlu waspada untuk tidak sampai terjebak pada berbagai bentuk politik praktis.
Sebab, tidak netralnya ASN diklaim akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat.
"ASN yang tidak netral pasti tidak profesional dan justru mengaburkan target-target kerja pemerintah di tingkat lokal maupun nasional,” terangnya.
Adapun, birokrasi pemerintah merupakan elemen dan instrumen negara dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat atau masyarakat.
Pun keberadaan negara salah satunya adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat.
"Sehingga, ASN sebagai pelayan masyarakat dan aparat birokrasi pemerintah harus bersikap netral," serunya.
Dia menyebut, netralitas ini memandang ASN bukan sebagai instrumen kekuasaan. ASN wajib menjalankan tiga peran penting sebagai pelaksana kebijakan publik yakni wajib melaksanakan tugas jabatan secara profesional.
Wajib memberikan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan atribut individu maupun sosialnya.
Baca Juga: Dituding Tidak Ramah Disabilitas, Ini Klarifikasi Dari Pengadilan Negeri Sleman
Serta, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka wajib menjaga kohesi sosial masyarakat agar tidak terpecah dan terpolarisasi berdasarkan kepentingan apapun.
“Kegiatan ini kami harapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk terus memenuhi kewajiban netralitas, mengurangi potensi pelanggaran netralitas sebelum pemilu, dan komitmen atas netralitas ASN yang menjadi bagian dari integral dalam mewujudkan birokrasi yang melayani berkelas dunia. Juga diharapkan dengan konsisten mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip meritokrasi,” tambahnya. (wia)
Editor : Amin Surachmad