JOGJA - Meskipun angka prevalensi stunting di DIY jauh dibawah rata-rata nasional, Pemprov DIY terus mendorong penekanan hingga sentuh angka 14 persen sesuai target nasional. Saat ini prevalensi stunting DIY sebesar 16,4 persen.
Wakil Gubernur (Wagub) DIY KGPAA Paku Alam (PA) X mengatakan, angka 16,4 persen itu menjadi 5 besar terendah di Indonesia. Jauh di bawah prevalensi stunting nasional yaitu 21,6 persen.
"Saya apresiasi, tapi juga kami terus mendorong penekanan angka stunting di DIY," katanya Kamis (1/2).
Sebab, meskipun sudah jauh di bawah prevalensi nasional namun DIY tetap harus menurunkan sebanyak 2 persen lagi. Sehingga menyentuh angka target prevalensi stunting nasional yaitu 14 persen.
Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan, untuk mempercepat penekanan stunting perlu dilakukan pencegahan dini. Kesadaran calon pengantin harus digalakkan.
"Saya optimis angka tersebut bisa dicapai DIY dengan tidak terlalu sulit. Calon pengantin harus dikawal dan diberi arahan, dengan menggandeng KUA," katanya.
Dia menyebut, kesadaran calon pengantin ini harus digalakkan lagi. Sebab, saat ini sekitar 20 ribu yang nikah di tahun 2023, yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) ini, yang baru periksa darah dan sebagainya sekitar 4 ribu.
"Jadi, baru 20,5 persen. Itu yang perlu kita galakkan,” ujarnya.
Hasto juga menyambut baik usulan Wagub DIY untuk melibatkan local wisdom untuk menekan prevalensi stunting.
Local wisdom penting dilakukan karena dapat menjadi alternatif kreatif untuk mengedukasi keluarga. Pun budaya disebut menjadi senjata ampuh untuk edukasi kepada masyarakat.
"Kalau misalnya tingkep atau 7 bulanan, itu kita bisa adakan tingkep massal, kemudian sambil dikasih edukasi harus bagaimana. Kalau sudah tingkep atau 7 bulanan, kepala (bayi) harus sudah di bawah, berarti kalau belum namanya sungsang, jadi nanti habis tingkep PR-nya nungging supaya tidak sungsang,” jelasnya.
Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat DIY Sugeng Purwanto menambahkan, meskipun stunting relatif terkendali perlu ada beberapa hal yang diperhatikan.
Terdapat sisi-sisi yang masih perlu mendapatkan penekanan dalam bentuk implementasi kebijakan, seperti penanganan autisme, ODGJ, dan lainnya.
“Jogja sendiri kalau penanganan terhadap hal itu kan sudah berjalan tapi justru apa yang menjadi kendala hambatan yang tiga hal tadi kami sampaikan yaitu kerentanan dengan perilaku personal. Kita menggandeng dinas-dinas terkait, meskipun ini ranahnya Dinas Kesehatan. Dinsos, Disbud, dan lainnya,” terangnya.
Menurutnya, elaborasi dengan kebudayaan perlu dilakukan. Misalnya, pada usia kehamilan 4 bulan, dilakukan mapati.
Secara medis, 4 bulan janin mulai menendang. Pada pada saat itu, perlu dipastikan apakah sudah sesuai dengan perkembangan atau belum.
“Ini adalah pitutur luhur yang sering tidak diterjemahkan secara sanepo. Misalnya sudah lahir, sudah merangkak itu ada tedak siten. Bayi merangkak memilih barang apa yang disediakan. Ini sebenarnya yang kita pastikan adalah pada usia seperti itu, motorik anak sudah berkembang atau belum, intuisinya judah ada atau belum. Itu maksudnya,” imbuhnya. (wia)
Editor : Amin Surachmad