RADAR JOGJA - Para aktivis yang tergabung dalam Forum Cik Ditiro menggelar pernyataan Kongres 1 Penyintas Rezim Presiden Jokowi dengan aksi Takziah Demokrasi atas Matinya Adab Demokrasi, Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keadilan Agraria. Takziah dilakukan secara simbolis dengan tabur bunga di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Jogjakarta.
"Di gedung ikonik dan bersejarah ini, kami melakukan tabur bunga dalam suasana duka yang mendalam atas matinya demokrasi substansial di Indonesia, matinya etika politik, matinya keadaban bernegara yang melebihi otoriterisme rezim Soeharto," ujar Sanna Ullaili, seorang aktivis dari Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih yang tergabung dalam Forum Cikditiro saat menyampaikan orasi kemarin (15/1).
Gedung Muhammadiyah di Jalan Ahmad Dahlan, Jogja, menjadi titik awal berkumpulnya para peserta aksi. Setelah itu, mereka melakukan long march menuju ke Gedung Agung. "Gedung Agung menjadi 'makam besar' demokrasi. Selama 10 tahun rezim Jokowi, gedung ini menjadi saksi kiprah presiden yang pada awal periode menampilkan keindahan kini menjadi gedung fisik yang kaku tanpa jiwa, muram, dan duka," tuturnya.
Pemilihan Gedung Agung sebagai tempat ziarah karena merupakan simbol kekuasaan politik yang mati. Peserta mengenakan dress code hitam sebagai simbol kesedihan sekaligus energi dalam bentuk perlawanan jiwa, nurani dan pikiran atas ketamakan kekuasaan tiga periode. "Tiga periode yang dimaksud adalah campur tangan Jokowi lewat calon Wapres Gibran Rakabuming Raka," tandasnya.
Peserta aksi itu menilai demokrasi sebagai warisan utama reformasi 1998 kini telah tiada. Hal tersebut dinilai karena hasrat kekuasaan dengan mengabaikan etika publik.
Inisiator Forum Cikditiro, Masduki menyampaikan, dalam kongres pertama yang dipromotori oleh Forum Cik Ditiro itu menghasilkan beberapa poin pokok pernyataan. Pokok pernyataan itu, di antaranya, harapan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.
"Kami juga menyatakan terjadinya musim gugur demokrasi pasca kebijakan Presiden Jokowi yang merawat nepotisme, menerabas Mahkamah Konstitusi (MK) dan melanjutkan represi digital untuk kepentingan keluarga, bukan bangsa," ujarnya.
Selain itu, dalam pernyataan itu mereka menilai telah terjadi senjakala demokrasi yaitu kembalinya otoriterisme baru dalam bentuk manufacturing consent. Berbagai indeks global yang merujuk pada nilai-nilai demokrasi seperti indeks kebebasan pers, keterbukaan informasi secara umum terus mengalami penurunan.
"Fenomena pembangunan ekonomi nasional menjadi target utama dengan mengabaikan pembangunan peradaban, sosial, agama, pendidikan dan kebudayaan. Kepentingan DPR yang lebih memposisikan sebagai pemberi kerja dari pada sebagai wakil rakyat banyak terjadi," ungkapnya.
Melalui aksi itu, Forum Cikditiro mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan tirani oligarki politik Jokowi melawan akal sehat publik. Mereka menilai presiden telah melanggar konstitusi.
Forum Cikditiro sendiri beranggotakan sejumlah kelompok aktivis. Kelompok itu, antara lain, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) UII, JALA PRT, Solidaritas Perempuan Kinasih (SP Kinasih), SIGAB, Indonesia Court Monitoring (ICM), Suarkala, AJI Jogjakarta, Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (YLKiS) dan IDEA Jogjakarta. (cr5/laz)
Editor : Satria Pradika