RADAR JOGJA- Satu di antara tujuh pejabat eselon dua Pemprov DIJ yang mengalami rotasi ternyata Sugeng Purwanto. Birokrat yang menjabat kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan itu ditarik menjadi Asisten Sekprov DIJ. Lengkapnya sebagai asisten pemberdayaan sumber daya masyarakat.
Selama lebih dari setahun, posisi tersebut lowong setelah pejabat sebelumnya Aris
Riyanto pensiun awal 2022 silam. Selama ini Paniradya Pati Kaistimewaan Aris Eko
Nugroho ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt).
Pengangkatan dan pengambilan sumpah Sugeng sebagai asisten dilakukan Gubernur
DIJ Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan, Rabu(1/11). Sugeng dilantik bersama dengan enam sejawatnya sesama eselon dua lainnya. Enam pejabat itu nama maupun jabatan yang ditempati persis sama seperti yang sudah ditulis Radar Jogja edisi Rabu 1 November dan Senin 23 Oktober lalu.
Mereka adalah Kepala Biro Umum Humas dan Protokol (UHP) Imam Pratanadi yang
promosi sebagai Sekwan DPRD DIJ, Kepala Biro Hukum Adi Bayu Kristanto dan Wakil
Kepala Dinas PUPESDM Kusno Wibowo yang sama-sama “naik kelas” dari eselon II/b ke eselon II/a. Bayu menjadi kepala dinas pertanahan dan tata ruang.
Sedangkan Kusno menjabat kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (LHK).
Kepala Satpol PP Noviar Rahmad bergeser menjadi kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dua nama lainnya adalah Dr Kuncoro Cahyo Aji dan Dr Sukamto.
Dua birokrat yang bertitel doktor sama-sama ditempatkan sebagai staf ahli gubernur. Kuncoro adalah doktor lulusan UGM dan Sukamto dari ilmu hukum Universitas Islam Indonesia (UII).
Kuncoro yang semula menjabat kepala dinas LHK dimutasi menjadi staf ahli bidang
ekonomi dan pembangunan. Posisi ini sudah lebih dari dua tahun lowong. Sebelumnya ditempati Budi Wibowo (BW) yang pensiun pada Februari 2021 silam.
Sedangkan Sukamto dari kepala biro bina pemberdayaan masyarakat promosi sebagai staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan. Secara kebetulan Kuncoro dan Sukamto pernah menjadi pesaing Beny Suharsono yang saat ini menjabat Sekprov DIJ. Keduanya bersama Sugeng yang baru saja diangkat
sebagai asisten pada Januari lalu pernah sama-sama melamar sebagai Sekprov.
Bersaing dengan Beny. Meski sempat masuk bursa sebagai calon kuat, Sugeng dan Kuncoro terpental. Keduanya tidak lolos di tiga besar. Nasib serupa dialami Sukamto.
Kembali ke gelar doktor, pemprov sebenarnya masih punya satu orang doktor lagi.
Yakni Kepala Biro Tata Pemerintahan Achmad Ubaidillah/KPH Yudanegara PhD. Gelar itu berasal dari salah satu universitas ternama di Tokyo, Jepang.
Penempatan dua di antara tiga doktor sempat mencuri perhatian sejumlah birokrat
pemprov yang mengikuti acara pelantikan. “Dua doktor ngandang,” bisik seorang pejabat di kompleks Kepatihan.
Istilah “ngandang” itu seolah-olah ingin menggambarkan posisi staf ahli. Meski
eselon II/a, staf ahli gubernur minim daya dukung staf maupun anggaran. Satu-satunya yang dimiliki hanya ditemani sopir plus mobil dinas. Ini sangat berbanding jauh dengan eselon II/a yang memimpin organisasi perangkat daerah (OPD).
Menanggapi sindiran itu, Sukamto tak mau menanggapi. Dia mengaku enjoy dengan
penugasan sebagai staf ahli. “Bagi saya ini promosi jabatan dan pengembangan karir. Dari II/b ke II/a dan golongan kepangkatan saya bisa berkembang,” katanya.
Selama enam tahun lebih Sukamto menjabat kepala biro. Bahkan berpindah tiga kali
sebagai kepala biro. Bertahan di eselon II/b dengan golongan kepangkatan maksimal IV/d. “Sekarang dengan menjadi staf ahli bisa ke golongan IV/e. Golongan kepangkatan tertinggi ASN,” tuturnya.
Baca Juga: Perihal Cinomati, Minta Pemkab Intens Komunikasi dengan Pemda DIJ
Saat pelantikan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X secara khusus berpesan kepada
tujuh pejabat eselon II/a tersebut. Dia mengingatkan posisi yang diduduki ibarat kursi panas. “Sejumlah persoalan yang belum terselesaikan menjadi tantangan ke depan," ingat HB X.
Gubernur juga mewanti-wanti terhadap jabatan kepala dinas pertanahan dan tata
ruang yang dipercayakan kepada Adi Bayu Kristanto. Mantan kepala biro hukum itu diminta melaksanakan tugasnya dengan baik. Bayu diminta selalu bertindak jujur.
Terutama terkait kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan tanah kas desa (TKD). Izin pemanfaatan TKD tengah menjadi sorotan publik.
Penyalahgunaan izin TKD bisa ditekan. "Ya otomatis itu sudah, kalau pekerjaannya punya kepentingan mesti masalah sudah," tegas raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut. (wia/kus)