RADAR JOGJA - Bantuan anggaran partai politik (parpol) di DIY meningkat menjadi Rp 7,2 miliar. Bantuan anggaran termin kedua itu segera disalurkan ke-10 partai politik di DIY jika anggaran disetujui dalam APBD perubahan.
Dana bantuan parpol ini diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik, terlebih memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024.
Kepala Badan Kesbangpol DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso mengatakan, dana bantuan untuk parpol diprioritaskan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat.
Di samping untuk operasional sekretariat parpol itu sendiri maka dilarang untuk mendanai kegiatan kampanye parpol.
"Tidak, kalau untuk kampanye sudah dipisah tidak menggunakan itu (dana bantuan), itu hanya untuk biaya administrasi perkantoran termasuk perawatan gedung dan pembinaan politik yang penting," katanya ditemui di Kantornya Selasa (24/10).
Dewo menjelaskan dana bantuan untuk parpol ini diarahkan untuk pembinaan politik baik calon anggota legislatif di partainya maupun untuk kalangan mahasiswa. Terlebih, pemilih pemula mendominasi 60 persen pada Pemilu 2024 mendatang.
Sehingga ini menjadi potensi yang harus dikembangkan. Yakni membangun kesadaran pada warga masyarakat khususnya generai muda dan mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya.
"Dan memberikan pengertian untuk politik praktis agar melek politik. Karena generasi kita ke depan adalah mereka, maka kita harus mengenalkan tentang politik. Bagaimana berpolitik yang beretika itu bagian yang harus dibangun dalam generasi muda," ujarnya.
Adapun mekanisme pencairan dana bantuan parpol ini dilakukan dalam dua termin. Termin pertama dicairkan sekitar Mei 2023 lalu senilai Rp 2,3 miliar.
Dana bantuan termin kedua senilai Rp 7,2 miliar akan disalurkan jika anggaran disetujui dalam APBD perubahan.
"Bantuan partai politik ini ada kenaikan ya, dari Rp 1.200 per suara menjadi Rp 5 ribu per suara. Tapi yang tambahan memang belum kita cairkan karena memang kita tahu APBD perubahan kemarin baru dilaksanakan," jelasnya.
Plt Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum itu menyebut meski terjadi kenaikan cukup signifikan, hal tersebut dinilai tidak membebani APBD karena sudah dilakukan penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah.
"Insyaallah kemampuan keuangan daerah mencukupi," terangnya.
Besaran bantuan politik terhadap 10 partai peserta Pemilu 2024 di DIY, ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara saat Pemilu 2019 lalu.
Oleh karena itu, tahap penghitungan bantuan juga melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY.
Sebelum mencairkan anggaran, parpol diminta menyusun proposal terkait rencana penggunaan anggaran ke depan.
Nantinya, Badan Kesbangpol DIY juga akan melakukan verifikasi terkait program kegiatan yang dilaksanakan parpol untuk memastikan agar bantuan pemerintah telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
"Kita verifikasi bener nggak kegiatan-kegiatan itu sesuai nggak dengan apa yang dilakukan. Jangan sampai bantuan dari pemerintah daerah digunakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan," tambahnya.
Pun di akhir tahun nanti, parpol juga akan diminta menyusun laporan pertanggung jawaban terkait pemanfaatan anggaran bantuan parpol.
"Insyaallah bisa dipertanggung jawabkan untuk DIY dan teman-teman juga amanah karena kita selalu berkolaborasi," imbuhnya. (wia)
Editor : Amin Surachmad