RADAR JOGJA - Adanya pembatasan sampah yang masuk ke TPST Piyungan 350 ton per hari, sebagai tahapan pembelajaran bagi masyarakat untuk transisi ke mandiri mengelola sampah. Sebab, 2024 mendatang ditargetkan masyarakat harus benar-benar bisa mandiri kelola sampah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIJ Kuncoro Cahyo Aji mengatakan, adanya mekanisme pembuangan sampah ke Piyungan saat ini diharapkan menjadi waktu pembelajaran bagi masyarakat. Yakni sebelum menuju 2024 harus mandiri kelola sampah.
"Nanti sebelum 2024 kan harus mandiri ya. Jadi ini masa transisi, nanti kalau langsung dipotong, diwajibkan mandiri, nanti menumpuk. Nah ini mumpung masih ada waktu dikondisikan," katanya Rabu (20/9).
Kuncoro juga menyoroti fenomena pelik sampah di Kota Jogja. Di mana sampah masih meluber di depo-depo sampah. Fenomena ini harus segera diatasi agar masyarakat mulai membangun kesadarannya memilah sampah. Dan tidak menyebabkan kondisi di depo penuh.
"Jadi kalau sedikit-sedikit kami bantu, kemudian tidak dilakukan pilah sampah, ya tidak selesai. Jadi dengan berbasis komunitas itu diharapkan bisa menyelesaikan," ujarnya.
Kendati begitu, langkah Pemkot Jogja patut diapresiasi karena telah melakukan berbagai upaya. Seperti menegakkan denda membuang sampah, ada Mbah Dirjo di tingkat RT. Program-progran seperti ini diharapkan bisa efektif. "Jangan sebentar lalu hilang, jangan. Di DIJ sudah sampah dipilah tingkat RT," jelasnya.
Demikian pula ada program provinsi dengan 10 desa mandiri kelola sampah. Ini segera akan diwujudkan, satu desa yang sudah diawali diluncurkan berada di Kalurahan Sardonoharjo, Ngaglik (Sleman). Selanjutnya seperti Sinduadi (Sleman) dan Sriharjo (Bantul) akan didampingi perguruan tinggi UGM untuk membuat Perdes (Peraturan Desa).
"Tidak lama lagi ada 10 NGO memulai dengan pendampingan di masyarakatnya. Kita coba cari CSR lain, di 2024 kami akan bantu lewat program Jogja Hijau," tambahnya. (wia/laz)