RADAR JOGJA - Ratusan pedagang Teras Malioboro 2 melakukan aksi masa di kantor Balai Kota Jogjakarta. Langkah ini sebagai upaya untuk mengajukan beberapa tuntutan kepada Pj Wali Kota Jogjakarta Singgih Raharjo.
Perwakilan Paguyuban Tridharma Supriyati menyebut, paguyuban masa aksi setidaknya mengajukan tiga poin tuntutan.
"Salah satunya, kami menuntut soal transparansi validitas data para PKL," jelasnya, Senin (18/9).
Validitas data tersebut mengacu pada rencana relokasi yang diperuntukkan bagi para pedagang Teras Malioboro 2. Namun, dari data yang ada terdapat beberapa nama yang bukan bagian dari paguyuban pedagang.
Selain itu, demo tersebut juga menanyakan sekaligus menagih hasil audensi yang sebelumnya telah dilakukan dan menyatakan bahwa DPRD bersedia menjadi fasilitator.
"Kami tagih janji DPRD sebagai fasilitator antara PKL dengan dinas-dinas terkait," sambungnya.
Adapun tuntutan lain yang diajukan adalah pertanggungjawaban pemerintah atas pendapatan para pedagang yang menurun.
Supriyati mengungkapkan, ada kelalaian pemerintah yang terpotret dari infrastruktur para PKL Teras Malioboro 2. Insfrastruktur dirasa tidak betul-betul diperhatikan.
"Jika relokasi jilid 2 bakal dilakukan, harus didasarkan pada pertimbangan pendapatan para PKL Malioboro secara betul-betul," lontarnya.
Dari pantauan Radar Jogja, demo yang dilakukan di Balai Kota tersebut awalnya berlangsung alot. Sebab, masa aksi tertahan di pintu gerbang yang tak kunjung dibuka.
Setelah menunggu beberapa saat, masa aksi berhasil masuk dengan suasana kondusif. Namun, nihil hasilnya. Sebab, mereka tidak dapat menemui Pj Wali Kota Singgih Raharjo.
Selanjutnya, masa aksi beralih menuju kantor DPRD Kota Jogjakarta. Mereka berniat meneruskan proses audensi.
Dalam kesempatan tersebut, masa aksi juga membacakan surat terbuka yang selanjutnya diberikan kepada Pj Wali Kota Singgih Raharjo. "Jika surat tidak direspons, kami akan datang lagi dengan masa yang lebih banyak," imbuh Supriyati.
Terpisah, salah seorang peserta aksi, Sukarni, turut mengungkapkan kekecewaannya atas tidak adanya respons yang diberikan oleh Pj Wali Kota.
"Kecewa ya, sudah nunggu panas-panasan gak mau nemui. Padahal, kami rakyatnya," tuturnya.
Karni berharap, ke depannya para pedagang turut dilibatkan dalam setiap kebijakan yang diambil agar tetap sesuai dengan situasi dan keinginan pedagang.
"Kami menginginkan partisipasi dan transparansi, bukan aturan yang mendadak," bebernya.
Karni pun siap jika harus melakukan aksi lanjutan apabila masih belum ada titik terang soal audensi dan aturan dari aksi yang dilakukan.
"Siap kalau harus turun ke jalan lagi, demi keadilan bersama," paparnya. (iza)