RADAR JOGJA - Dalam rangka untuk mengakomodasi partisipasi hak suara disabilitas dalam Pemilu 2024, puluhan kalangan disabilitas di DIY mendapatkan sosialisasi pemahaman pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang difasilitasi oleh Bawaslu DIY di Artotel Hotel Kamis (7/9).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu DIY Umi Illiyina mengatakan, kegiatan ini mendasar sesuai amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat termasuk partisipasinya.
"Salah satunya adalah kita penguatan terhadap teman-teman dari disabilitas untuk mengawal hak pilih mereka di Pemilu 2024," katanya disela acara.
Umi menjelaskan tidak semua warga disabilitas di DIJ mendapatkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi lima tahunan. Ini karena mendapati kendala disaat pencoblosan, utamanya aksesbilitas.
Karena, diakui masih ada beberapa fasilitas tempat pemungutan suara (TPS) belum ramah untuk difabel.
"Karena mungkin kita masih belum pro terhadap teman-teman yang difabel. Kita harus pro kepada kebutuhan mereka. Apalagi di pemilu tentu tantangannya lebih berat lagi," ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan difabel sangat beragam. Tak sekedar menyediakan akses yang memadai. Namun juga perlu mempergunakan ahli bahasa maupun tempat yang ramah difabel.
Hal ini yang perlu menjadi pertimbangan dalam pemenuhan fasilitas TPS untuk difabel. Sehingga partisipasi mereka bertambah.
"Bagi teman-teman yang menggunakan kursi roda dan segala macam biasanya dari tahun-tahun sebelumnya akan didatangi oleh petugas kerumah masing-masing. Karena memang untuk mereka yang datang ke TPS sendiri pasti kesulitan," jelasnya.
Dengan sosialisasi tersebut, kalangan disabilitas bisa menyalurkan hak pilihnya meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. "Kita mendorong untuk teman-teman tetap ikut berpartisipasi bahwa hak pilih mereka itu begitu berharga," terangnya.
Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman Nasir menanggapi, saat ini ada sekitar sepuluh ribu warga disabilitas di Kabupaten Sleman. Dalam pemenuhan fasilitas pemilu untuk disabilitas ini sudah banyak perubahan.
"Dulu kan termsuk masalah bilik suara kurang akses sekarang sudah diupayakan disitu, alat-alat bantu misal petunjuk seperti tuna netra pakai braile itu sudah mulai diadakan," bebernya.
Dia menyebut, tingkat partisipasi warga disabilitas dalam pesta demokrasi tahun sebelumnya menurun. Hal ini dikarenakan dalam proses pendataan petugas tidak memberi tanda khusus bagi disabilitas.
"Soalnya kalau ada tanda disabilitas sehingga mereka akan ketahuan presentase pemilihnya. Sekarang pantarlih sudah dikasih tahu untuk memberi tanda disabilitas. Sehingga nanti pemilih disabilitas bisa diketahui berala jumlahnya," jelasnya.
Selain itu, kendala lain juga berkaitan dengan antrean. Tidak semua disabilitas disebut dapat mengantre saat akan menyalurkan hak suaranya di TPS. Karena mereka memiliki keterbatasan. Ini diminta untuk diperhatikan juga.
"Bukan minta untuk dikhususkan, tapi karena dalam antrean terlalu panjang, kadang-kadang disabilitas juga tidak bisa berteduh kalau kepanasan. Mereka akhirnya tidak jadi mencoblos karena terlalu lama menunggu tapi sekarang sudah ada perubahan," tambahnya. (wia)
Editor : Amin Surachmad