Bagi Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi, upaya PDAM Tirtamarta Jogja untuk memberi narasi pentingnya air untuk kehidupan perlu diapresiasi. Di antaranya dengan menggandeng Dinas Kebudayaan Kota Jogja, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfosan) Kota Jogja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jogja, Keraton Jogja, Kadipaten Pakualaman, serta para akademisi dari UGM. Hingga menghasilkan sebuah buku 'Air Minum untuk Republik' serta penetapan hari lahir PDAM Tirtamarta yang baru.
"Tidak akan tahu arti penting air jika tidak tahu sejarahnya," kata Sumadi dalam Penetapan Hari Jadi PDAM Tirtamarta Jogja dan Peluncuran buku Air Minum untuk Republik di Kantor PDAM Tirtamarta, Sabtu (6/5). Dia berharap, dengan tahu sejarah dan arti penting air di Kota Jogja, masyarakat bisa turut menjaga serta melestarikan sumber air untuk PDAM Tirtamarta yang berada di Umbul Wadon di Kali Kuning di lereng Gunung Merapi. "Harapannya tak sekadar menyediakan air bersih tapi juga air siap minum," tambahanya.
Dirut Perumda PDAM Tirtamarta Majiya menambahkan, saat ini telah memiliki produk air kemasan sendiri dengan nama Air Yogyakarta (Ayo) Tirtamarta. Pelayanan pun terus ditingkatkan. Dengan peningkatan standar mutu dan kualitas perpipaan serta air bersih. Dia menyebut, PDAM Tirtamarta tak lagi mengenal beban puncak. Selama 24 jam sudah bisa melayani pelanggan. Dengan kapasitas debit air mencapai 550 liter per detik. Dengan pelanggan dari perhotelan sudah mencapai 100-an. "Total pelanggan ada 31.500 kepala keluarga," ungkapnya.
Terkait perubahan hari lahir, Majiya menyebut bukan untuk ngenomke umur. Sebelumnya hari lahir PDAM Tirtamarta ditetapkan pada 1 Agustus 1918. Tapi hasil kajian, akhirnya ditetapkan hari lahir PDAM Tirtamarta diubah jadi 1 Januari 1926. Perubahan tersebut sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan yang diserahkan Penjabat Wali Kota Jogja. "Harusnya tahun ini 105 tahun, tapi menyusut jadi 97 tahun," katanya.
Sementara itu Sejarawan UGM Dr Sri Margana mengaku hanya diberi waktu dua bulan untuk melakukan riset. Dilakukan dengan membaca arsip di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Jogja, Keraton, Pakualaman dan di Kantor PDAM sendiri yang masih menyimpan banyak arsip penting. Hasil penelitian sedikit berbeda dari sejarah selama ini. Dia menyebut, ide pendirian PDAM sudah ada sejak di pemberitaan koran De Expres pada 1913. Dalam berita dituliskan alasannya, karena setahun sebelumnya di Jogja terjadi kemarau panjang sehingga sumur di jogja kering. "Yang paling parah 1912 di Jetis, kemudian diusulkan mencari sumber air untuk mengatasi kekeringan," tuturnya.
Empat tahun kemudian, pada 1916 koran Bataviaasch Niuwsblad memberitakan dua insinyur Inggris yang datang untuk meneliti sumber air yang cocok. Diwartakan ada 11 mobil arak-arakan ke Kali Kuning. Sumber air di sana pun dinyatakan memadai. Sehingga pada 1918 mulai dibicarakan ke residen di Batavia. Hasil perhitungan, butuh biaya 2,5 juta gulden untuk perpipaan sepanjang sekitar 24 kilometer dari Kali Kuning ke Kota Jogja. Belum biaya infrastruktur lainnya. Biaya yang tinggi, membuat pemerintah kolonial meminta Raja Keraton Jogja saat itu Sri Sultan Hamengku Buwono VIII yang menanggung. "Setelah dipresentasikan Sultan setuju, tapi keberatan dengan biayanya," jelas dia.
Belanda pun menyarankan Sri Sultan HB VIII untuk meminjam uang ke pemerintah kolonial dan menghimpun dana dari masyarakat. Hasil penghimpunan dana terkumpul 800 ribu gulden. Karena saat itu di Jogja terdapat lebih dari 30 perusahaan swasta perkebunan, hotel dan restoran. Kekurangan biaya dengan pinjaman ke pemerintah Belanda dengan membayar 100 ribu gulden per bulannya. Hasilnya pada 1921 tender mulai dan mendatangkan pipa. Pada 1925 mulai disambungkan ke rumah. "Sehingga 1 Januari 1926 perusahaan air minum mulai resmi beroperasi dan menunjuk orang Belanda sebagai direktur utama," jelas dosen Departemen Sejarah FIB UGM itu.
Yang tak kalah penting, lanjut Sri Margana, saat ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Jogja pada Januari 1946. Selama tiga tahun lamanya, hingga 27 Desember 1949, PDAM Tirtamarta juga melayani pejabat Republik Indonesia yang berkantor di Jogja. "Karena itu buku ini diberi judul 'Air Minum untuk Republik'," ungkapnya. (pra) Editor : Editor Content