Pernyataan ini guna menanggapi wacana sistem proporsional tertutup. Sebuah ide untuk pemilihan legislatif pada Pemilu 2024. Alhasil muncul pro dan kontra pasca mencuatnya ide ini.
“Satu catatan saya tentang sistem pemilu kita, kira-kira bisa tidak ya sistem pemilu itu tidak selalu diganti setiap 5 tahun sekali. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mapan dengan satu sistem,” jelasnya ditemui di UGM Jogjakarta, Kamis (12/1).
Meski wacana, namun Mada menuturkan kondisi ini bisa terjadi. Berkaca pada pemilu tahun-tahun sebelumnya. Bahkan perubahan kerap terjadi menjelang detik-detik pelaksanaan pemilu.
Kondisi ini, lanjutnya, kerap terjadi pasca Reformasi. Berdalih untuk mencari sistem demokrasi yang tepat. Terutama dalam penerapan Pemilu baik legislatif maupun eksekutif.
“Pasca reformasi kita sangat sering setahun menjelang pemilu undang-undangnya diganti, sistemnya baru lagi. Ini ibaratnya gini, saya enggak bisa nyetir tapi saya salahkan mobilnya,” katanya.
Kondisi ini tentu, lanjutnya, tak bisa diganggu gugat. Terlebih saat pengambil keputusan menetapkan kebijakan yang baru. Alhasil penerapan pemilu dengan sistem yang baru menjadi legal dan baku.
Penerapan sistem pemilu sendiri mengacu pada Undang - Undang Pemilu. Dalam keterangannya KPU memastikan Pemilu 2024 akan mengacu pada Sistem Proporsional Terbuka. Sehingga tak ada penerapan kebijakan baru untuk Pemilu 2024.
“Kalau hari ini pembentuk undang-undang mengeluarkan undang-undang baru kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di negara-negara lain ada beberapa sistem yang diatur di konstitusi jadi tidak berubah,” ujarnya.
Andi turut menyoroti penerapan Pemilu manual. Terutama dalam skema pemberian dan penghitungan suara. Kondisi ini kerap menimbulkan konflik dengan dalih selisih dan validitas suara.
Dia meyakini skema e-voting bisa berjalan. Ini karena beberapa wilayah di Indonesia telah menerapkan sistem teknologi informasi ini. Salah satunya adalah Kabupaten Sleman yang menerapkan sistem e-voting saat Pemilihan Lurah.
“Masalahnya masih manual, coba kalau sudah pakai sistem. Wong kita aja di Sleman pilkades sudah pakai elektronik kok. Satu hari jadi. Cuma ya Kadang-kadang kalau itu kita enggak percaya sistemnya,” katanya. (dwi) Editor : Editor News