RADAR JOGJA – Pengalaman pahit pada pilpres 2014 dan 2019 lalu kemungkinan berulang. Pembelahan sosial dengan konstruksi stereotype sebuah kelompok ini menggunakan narasi agama, etnis, dan golongan sebagai komoditas politik dukung mendukung.
Sosiolog UGM, Arie Sujito mengungkapkan, saat ini sudah mulai muncul gejala pengulangan narasi politik berbasis kebencian seperti dipertontonkan pada dua kali pilpres sebelumnya. Dia mencontohkan, di whatsapp group, di timeline facebook, di hampir semua media sosial bahkan di beberapa media mulai muncul narasi yang basisnya konstruksi strereotype. "Umpat-umpatan, hate speech, hoax, mulai deras mengalir ke percakapan sehari-hari kita lewat online maupun offline,” kata Arie kepada media, Jumat (4/11).
Reproduksi kebencian dan jejak rivalitas berdasar kelompok dan identitas, saat ini mulai diangkat kembali. Perkumpulan di grup-grup offline dan online tidak menyajikan menu baru, melainkan menu basi yang hari ini dihangatkan kembali. Yang membuat miris menurut Arie Sujito, reproduksi isu lama tersebut tidak hanya dilakukan oleh kalangan awam namun juga kelas menengah terdidik atau golongan terpelajar di kampus-kampus.
“Ini semua seperti hilang akal untuk membuat pertanyaan dan ide tentang problem bangsa,” kata Arie.
Wakil Rektor UGM itu menyebut, setidaknya ada tiga hal penting yang bisa dibaca dari munculnya kembali gejala narasi politik kebencian ini. Pertama, ada kelompok-kelompok lama yang memang sengaja membelihara politik berbasis kebendian itu karena dia ingin bisa survive. Satu-satunya yang ia bisa hanyalah dengan memelihara politik identitas berbasis kebencian itu. “Cara itu dipakai karena dulu dianggap efektif untuk membelah masyarakat,” kata Arie.
Yang kedua, media dan publik terlalu terpukau oleh manuver-manuver elit kandidat yang mau maju, misalnya soal deklarasi, pertemuan dukungan, dan manufer politik pilpres. Padahal, ada masalah-masalah mendasar negara yang tidak bisa selesai hanya dengan sosok figur tanpa mengurai masalahnya.Energi publik habis kalau terus disodori hal beginian. "Semestinya elit dan media mendorong isu fundamental sehingga publik punya pilihan rasional, adu merumuskan masalah dan adu program donk,” jelas Arie.
Dan ketiga, pendekatan yang selama ini kita pakai untuk mentransformasikan politik demokrasi kurang berhasil gara-gara tidak mengkoreksi pendekatannya, yakni hanya mengandalkan pendekatan hukum yang elitis.
“Sebaliknya pendekatan sosio kultural bagaimana mencegah pendangkalan politik ini tidak ada yang melakukannya,” papar Arie.
Arie melihat pentingnya komitmen bersama pimpinan partai maupun para calon kandidat untuk menghentikan narasi politik identitas di pilpres 2024.“Kita tidak ekstrim ingin deklarasi atau manuver kandidasi dihentikan, tapi musti diimbangi dengan narasi baru tentang Indonesia masa depan, bagaimana menghadapi masalah-masalah riil dan konkrit di depan mata kita,” kata Arie.(pra) Editor : Editor Content