Julian membeberkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi masih sempit. Kesimpulan ini merupakan hasil evaluasi selama 4 tahun terakhir. Pemerintah, lanjutnya, kurang melibatkan masyarakat dalam sejumlah kebijakan.
"Tak hanya terjadi di pemerintahan pusat saja, melainkan hingga ke tingkat pemerintahan daerah," jelasnya saat serah terima jabatan dan laporan akhir tahun di Den Nany Resto, Jalan Taman Siswa, Wirogunan, Kota Jogja, Senin (30/5).
Kebijakan pemerintah pusat meliputi penyusunan Omnibus Law, UU KPK, UU Minerba hingga UU Mahkamah Konstitusi. Seluruh akses masyarakat dalam penyusunan aturan disempitkan.
Sementara untuk daerah adalah adanya Pergub tentang larangan demo. Kebijakan ini menjadi indikator tidak terlibatnya masyarakat dalam proses demokrasi.
"Ini menjadi catatan kepada kepemimpinan yang telah berjalan, dan kami berharap ke depan akan mengawal itu terus bersama jaringan masyarakat sipil,” katanya.
Pekerjaan rumah inilah yang akan menjadi fokus kerja Julian dan jajarannya selama 4 tahun kedepan. Termasuk pemenuhan hak-hak warga DIJ dan Jawa Tengah bagian selatan. Akibat perenggutan hak akibat pembangunan infrastruktur pariwisata.
Julian menilai permasalahan ini akan menjadi bola salju. Akan menjadi besar seiring waktu berjalan. Ditambah adanya potensi bencana iklim di kawasan pesisir.
“Fokus selanjutnya adalah periode politik yang berubah. Kami melihat adanya potensi menyempitnya akses keadilan bagi kelompok miskin, rentanndan marjinal," ujarnya.
"Terakhir kami akan melakukan optimalisasi tata kelola organisasi untuk mendukung bantuan hukum struktural,” imbuhnya.
Direktur LBH Jogjakarta periode 2018-2022 Yogi Zul Fadhli berharap LBH akan terus berada pada garis perjuangan. Dia juga mengatakan LBH tak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan adanya dukungan dari berbagai pihak.
“Tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin yang buta hukum, yang tertindas, yang menjadi korban pelanggaran HAM dan mengalami ketidakadilan. Kedepan tetap membangun masa kerja secara kolaboratif dengan mitra yg lain, seperti NGO, mahasiswa dan lain sebagainya,” harapnya.(isa/dwi) Editor : Editor News