Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Pendorong Gerobak Malioboro Kekeuh Minta Lapak di Teras Malioboro

Editor News • Jumat, 25 Maret 2022 | 00:49 WIB
Photo
Photo
RADAR JOGJA – DPRD Kota Jogja menerima audiensi Paguyuban Pendorong Gerobak Malioboro (PPGM), Kamis (24/3). Tuntutannya adalah keadilan berupa pemberian lapak di Teras Malioboro. Tentunya dengan porsi yang sama seperti yang didapatkan oleh para PKL.
Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro, Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota Jogja untuk mendapatkan jalan keluar. Salah satu solusinya dengan memberdayakan di kawasan Teras Malioboro. Seperti menjadi petugas kebersihan di lokasi tersebut.
“Jadi itu konstruksinya, adanya kebijakan relokasi Malioboro maka ada proses pemiskinan rakyat. Sesuai dengan konstitusi kan sebenarnya mendapatkan pekerjaan yang layak itu haknya rakyat. Maka kalau berbicara tentang haknya rakyat itu menjadi kewajiban negara,” jelas Fokki usai audiensi di Ruang Rapat DPRD Kota Jogja, Kamis (24/3).
Fokki menambahkan hal ini menjadi urusan bersama, baik dari lembaga legislatif maupun eksekutif. Dia menjelaskan upaya memajukan kesejahteraan umum menjadi salah satu tujuan kemerdekaan. Ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Para pendorong gerobak, lanjutnya, adalah bagian dari masyarakat. Sehingga dia berharap jangan sampai terjadi pemiskinan rakyat. Terlebih sebagai dampak relokasi PKL Malioboro.
“Bisa dialihfungsikan menjadi tenaga kebersihan di sepanjang Malioboro. Kalau kita lihat itu sangat mungkin. Apakah itu nanti di dalam perubahan penggunaan Danais yang akan dilakukan bulan Maret ini, atau di APBD Perubahan,” katanya.
Ketua PPGM Kuat Suparjono mengaku rencana ini tak sesuai dengan tuntutan awal yang dilayangkan. Sejak awal mereka menginginkan adanya pemberian lapak. Meski demikian, dia tetap menerima dan menunggu rencana yang telah diajukan oleh pansus relokasi PKL Malioboro kepada pemerintah Kota Jogja.
“Ini yang membuat kami kaget juga karena harapan kami tuntutan kami pertama lapak. Lapak untuk jenjang kedepan sampai terus untuk kita. Itu juga sudah kami sampaikan, tetapi Bapak Fokki meminta untuk secara tertulis. Ini bisa menjadi diskusi di paguyuban selanjutnya,” ujarnya.
Kuat mengaku tak mendapatkan pemasukan sama sekali selama tiga bulan. Hingga saat ini, dirinya juga tak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Beberapa anggota Paguyuban Pendorong Gerobak Malioboro juga diketahui telah menjual asset mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baginya, keadaan ini semakin sulit mengingat saat ini mendekati momen bulan suci Ramadan. Dia berharap pemerintah memikirkan nasib para pendorong gerobak.
“Teman-teman juga bingung menghadapi Ramadan ini mau berbuka dengan apa, sahur dengan apa,” katanya. (isa/dwi) Editor : Editor News
#teras malioboro #dprd kota jogja #relokasi PKL Malioboro #pendorong gerobak malioboro