Gubernur menyatakan selama ini berbagai upaya sudah dilakukan, seperti pelaksanaan PPKM mikro. Namun rupanya masih belum bisa menurunkan kasus penularan Covid-19. “Kami kan sudah bicara PPKM mikro ini. Sudah bicara menangani di tingkat RT/RW, dan padukuhan. Kalau itu pun gagal, mobilitasnya seperti ini, terus mau apalagi? Ya, lockdown saja,” tandasnya kemarin (18/6).
HB X menjelaskan, para pemangku kebijakan di tingkat kabupaten/kota sudah berbicara terkait karantina di masing-masing wilayah. Pihaknya pun akan menggelar rapat dengan Satgas Covid-19 tingkat kabupaten/kota dan para dokter, Senin pekan depan. “Kami baru mendengar Senin nanti. Kami akan rapat bersama dengan dokter-dokter atau kabupaten/kota,” jelas HB X.
Dalam rencana rapat kerja tersebut, HB X akan menanyakan apakah kabupaten/kota sanggup untuk lebih melakukan pengetatan ekstra kepada masyarakat atau tidak. Pasalnya, dalam kebijakan PPKM mikro yang sudah diberlakukan selama ini Pemprov DIJ sudah mengeluarkan perintah agar dilakukan pengontrolan hingga tingkat RT/RW.
Sementara itu, pimpinan DPRD DIJ mendukung opsi karantina wilayah atau lockdown yang dikeluarkan gubernur DIJ. Ketua DPRD DIJ Nuryadi mengatakan, situasi Covid-19 saat ini sangat mempeihatinkan.
Ia menjelaskan, persebaran Covid-19 sebelum Lebaran yang dinilai masih sangat landai tidak dapat dipertahankan. Saat ini angka penularannya sudah di atas 500 orang per hari. Antisipasinya di wilayah harus ada pembatasan. “Dari pada kondisi DIJ semakin tidak terkendali, maka saya mendukung gagasan Ngarso Dalem itu,” katanya.
Nuryadi menegaskan, dalam situasi seperti saat ini tidak boleh saling menyalahkan. Ia meminta masyarakat maupun pemangku kebijakan harus kompak dalam menghentikan penularan Covid-19 di DIJ. “Situasi seperti ini kita tidak perlu menyalahkan siapa pun. Justru saat seperti ini kita harus kompak untuk melawan Covid-19,” tegas Nuryadi.
Dukungan serupa datang dari Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana. Dikatakan, kondisi saat ini memang bisa saja dilakukan karantina wilayah. Ia menegaskan, rumah sakit rujukan Covid-19 di DIJ sudah mulai penuh. Begitu pun dengan shelter untuk isolasi mandiri.
“Kalau tidak ada tindakan tegas, saya khawatir DIJ bisa lumpuh. Saya kira opsi lockdown dipertimbangkan dan dikaji. Nanti Pak Gubernur akan memutuskan itu,” ujar Huda.
Meski setuju dengan kebijakan itu, ia turut mempertimbangkan dampak ekonomi apabila kebijakan tersebut betul-betul diterapkan. (kur/laz) Editor : Editor Content