Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Hadi Mochtar menuturkan, dari hasil rapat koordinasi di Jakarta, sebenarnya Sarkem muncul sebagai target penutupan. Hanya saja karena status Sarkem tidak resmi, Kementrian Sosial tak memasukkan di program 2015 ini.
"Tahun ini kami baru diminta untuk mendata penghuni dan masalahnya. Sama kajian solusi yang akan kami usulkan di tahun 2016 mendatang," terang Hadi Mochtar kemarin (16/6).
Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jogja ini mengungkapkan, pendataan ini menyangkut berbagai hal. Bukan hanya penghuni Sarkem. Warga sekitarnya pun akan mereka libatkan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik menindaklanjuti rencana pemerintah pusat itu.
"Dari penghuni, sebenarnya sudah ada masukan. Mereka yang didampingi KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) meminta adanya bantuan modal agar bisa lepas dari Sarkem," tandasnya.
Hanya saja hal itu bukan perkara mudah. Penghuni Sarkem yang bukan ber-KTP Kota Jogja menjadi alasannya. Pemkot Jogja tak bisa menganggarkan bantuan modal kepada warga di luar Kota Jogja. "Makanya dengan rencana Kemensos ini, kami bisa ajukan anggaran," terangnya.
Terpisah, Fraksi PPP DPRD Kota Jogja secara khusus mendukung rencana Mensos tersebut. Bahkan Fraksi PPP meminta Wali Kota Haryadi Suyuti untuk memperjelas status Pasar Kembang. Ini agar penutupan Sarkem masuk prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Sepengetahuan kami, Sarkem tidak ada legalitasnya. Makanya wali kota perlu menanyakan 167 lokalisasi tersebut, salah satunya ada Sarkem atau tidak," tandas Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Jogja Supriyanto Untung.
Bahkan, pendampingan kepada PSK di Sarkem sampai bisa mentas bisa dilakukan. Dinsosnakertrans Kota Jogja bisa memberikan pendampingan tersebut. "Pendampingan dari Dinas Kesehatan juga bisa dilakukan dengan berkesinambungan. Jangan parsial seperti sekarang ini," usulnya.
Belajar dari penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya, lanjut Lilik, semestinya Pemkot Jogja bisa melakukan hal serupa. "Kalau hanya menutup, di Sarkem lebih mudah. Karena tidak berizin. Tinggal pemkot menurunkan Satpol PP, bisa disasar dari Perda Pondokan (No 4 Tahun 2003)," katanya.
Hanya saja, memaksakan penutupan Sarkem bukanlah solusi yang memanusiakan. Fraksi PPP berharap ada penanganan secara komprehensip. Sehingga penghuni Sarkem berkurang. "Informasinya sekarang ada 300-an. Seharusnya jika dilakukan pendampingan terus berkurang. Asalkan tidak ada penghuni baru," saran Lilik.
Demi merealisasikan rencana legalisasi Sarkem, Lilik mengaku pihaknya akan menyurati Wali Kota Haryadi Suyuti. Kemudian Fraksi PPP akan mengajak seluruh wakil rakyat di DPRD Kota Jogja untuk menjadikan masalah ini sebagai masalah bersama. (eri/laz/ong) Editor : Administrator