SLEMAN - Ada gemuruh kerisauan yang tak lagi bisa ditahan dari sudut Kampus FEB Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat 25 September 2026. Berada dalam satu ruangan, para pakar hukum, ekonom senior, budayawan, hingga aktivis mahasiswa duduk melingkar dalam Diskusi Publik 360° yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia (AEI). Mereka menyatukan suara, membedah luka sosial dan ketimpangan ekonomi yang kian nyata di tengah masyarakat.
Bukan sekadar ajang adu argumentasi akademik, forum memperingati "1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi (7DDE)" ini menjadi riak gelombang emosi warga yang merindukan keadilan. Ruang diskusi bergetar oleh jeritan nurani tentang kondisi bangsa yang dirasa sedang tidak baik-baik saja. Rimawan Pradiptyo, sang moderator, menegaskan bahwa dialog ini merupakan bentuk penunaian utang sejarah dari generasi ke generasi demi masa depan anak cucu.
Isu hukum menjadi torehan luka paling mendalam yang dibedah dalam pertemuan tersebut. Pakar hukum senior, Todung Mulya Lubis, membeberkan keprihatinannya atas menguatnya cengkeraman oligarki dan penderitaan rakyat. Ia secara terbuka menggambarkan betapa "menangisnya" para sesepuh hukum melihat konsep welfare state atau negara kesejahteraan yang kian jauh dari amandemen UUD 1945.
Senada dengan Todung, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengingatkan bahwa supremasi hukum tidak boleh dipotong-potong demi membenarkan program penguasa. Hukum seharusnya tidak menjadi alat untuk merampas tanah dan hak milik warga. Menurutnya, perbaikan mendasar harus menyentuh akar relasi kekuasaan agar hukum tidak dijadikan senjata untuk membungkam kebebasan sipil.
Baca Juga: Dorong Kolaborasi Global, Polbangtan Kementan Gelar Konferensi Internasional
Dari kacamata ekonomi, suara nyaring bertiup tajam dari keterwakilan akar rumput. Matthew Nasry Kwejaori dari BEM FEB UGM menekankan bahwa angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas tidak ada artinya jika masyarakat tidak merasakan peningkatan pendapatan dan perputaran uang di daerah mereka. Kebijakan terpusat kerap kali membunuh potensi lokal yang unik seperti di wilayah pesisir atau kepulauan.
Sementara itu, Prof. Mohamad Ikhsan menyoroti memudarnya "kepercayaan" (trust) publik sebagai aset paling berharga yang dimiliki bangsa ini. Tanpa rasa percaya dari rakyat dan investor, program penarikan pajak maupun pembiayaan negara akan menghadapi jalan buntu. Ia mendorong lahirnya kontrak sosial baru dan keterbukaan integritas para pejabat publik demi mengembalikan legitimasi pemerintah.
Tak kalah tajam, kritik terhadap model ekonomi ekstraktif yang merusak lingkungan dan melanggar HAM turut disuarakan oleh Prof. Manneke Budiman serta Usman Hamid. Gagasan degrowth dimunculkan sebagai koreksi total agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan bumi dan hak-hak dasar manusia. Pembangunan sejati tidak boleh melahirkan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri.
Di sisi lain, kebebasan berekspresi dan dominasi kepemilikan media juga tak luput dari sorotan. Sastrawan dan budayawan Okky Madasari menilai adanya hubungan erat antara penguasaan sumber daya ekonomi, militerisasi, dan represi terhadap suara kritis. Ketika ruang berekspresi disempitkan, budaya seperti puisi, pantun, dan komik harus menjadi senjata untuk menyadarkan publik.
Di tengah rasa lelah masyarakat menghadapi situasi sosial-politik yang kian seragam, tokoh filsafat Romo Franz Magnis Suseno memberikan percikan semangat. Menurut Romo Magnis, hadirnya mahasiswa, akademisi, dan organisasi sipil yang masih berani bersuara adalah bukti bahwa harapan Indonesia belum sepenuhnya padam. "Kita harus bicara, para ekonom harus bicara," tegasnya penuh kehangatan.
Baca Juga: Pesona Pulau Kalimantung, Laut Biru dan Pasir Putih di Balik Keindahan Tapanuli Tengah
Perwakilan mahasiswa, seperti Jundi Al Muhandis dari BEM FEB UI, mengakui adanya tekanan berat yang dialami generasi muda saat ini. Namun, kondisi tersebut tidak memadamkan idealisme mereka untuk tetap memelihara kewarasan publik melalui riset, advokasi, dan pergerakan di media sosial. Mahasiswa menolak tunduk pada narasi tunggal yang mengabaikan bukti empiris.
Menutup forum, Elan Satriawan menegaskan bahwa mengawal hukum dan keadilan bukan semata-mata mengejar hasil formal di atas kertas kekuasaan. Langkah konsisten bersuara adalah tugas mulia untuk merawat harapan warga agar perbaikan bangsa tetap mungkin terjadi. Perjuangan ini adalah maraton panjang yang membutuhkan stamina moral dan solidaritas seluruh lapisan masyarakat.
Peringatan satu tahun 7DDE oleh Aliansi Ekonom Indonesia ini akhirnya mempertegas bahwa persoalan perut, keadilan hukum, dan kebebasan sipil adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gerakan ini mengajak seluruh rakyat untuk tidak tinggal diam dan terus mengawal arah masa depan Indonesia.
Editor : Iwa Ikhwanudin
Sumber : Radar Jogja