Dulu, Kota Jogja mempunyai julukan sebagai kota sepeda. Karena budaya menggunakan sepeda warganya. Tapi seiring perkembangan zaman, penggunaan sepeda beralih ke kendaraan bermotor.
Saat warganya kembali menggemakan penggunaan sepeda, kini malah ada larangan-larangan. Seperti penolakan pesepeda saat Jogja Last Friday Ride (JLFR) masuk kawasan Malioboro, Jumat (26/6) yang jadi ironi.
Kebijakan tersebut dinilai kurang tepat oleh para pesepeda. Salah satunya oleh Dwi Oblo, yang menjadi ’korban’ penghadangan oleh petugas meskipun bukan bagian dari JLFR. Dwi saat itu hanya berniat bersepeda karena sudah menjadi rutinitas. Namun oleh petugas tiba-tiba tidak diperbolehkan masuk ke kawasan Malioboro.
Baca Juga: Riyatno Abiyoso Tak Ingin Berpuas Diri, Siap Maksimalkan Peluang Bersama PSIM Jogja di Musim Depan
Menurutnya, alasan petugas melarang sepeda masuk karena dianggap mengganggu wisatawan merupakan argumen yang diskriminatif dan keliru. Bahkan tidak manusiawi di tengah predikat Jogja sebagai kota sepeda. “Kalau dibilang mengganggu wisatawan, padahal kita yang nyepeda ini juga bagian dari wisatawan," tegas Dwi, Jumat (3/7).
Dwi menceritakan, saat penutupan akses bagi di Malioboro saat itu juga terkesan tebang pilih. Ia sempat menyaksikan kendaraan tidak bermotor lain, seperti becak motor (bentor), tetap diperbolehkan melintas oleh petugas. Sementara sepeda dilarang keras.
Sosok fotografer senior ini menilai, pelarangan sepeda masuk ke kawasan Malioboro saat itu sangat kontradiktif. Sebab sepeda merupakan moda transportasi ramah lingkungan yang tidak bermotor.
Baca Juga: Bulog Kebumen Klaim Belum Ada Laporan Minyak Goreng Bansos Terkontaminasi Solar
Sebagai solusi, Dwi mendorong pemerintah untuk memperbanyak petugas dan menyebarkannya di titik-titik krusial sepanjang Malioboro. Bukan hanya menumpuknya di gerbang utama seperti kawasan Teteg saat peristiwa penghadangan. Karena permasalahan saat itu terletak pada kurangnya tata kelola.
“Kalau petugase akeh (banyak), mereka bisa menyebar untuk memperingatkan pesepeda agar minggir dan enggak ngebaki dalan (memenuhi jalan),” tegas Dwi.
Dwi tidak menampik bahwa maraknya tren bersepeda di Jogjakarta saat momentum tertentu memang membawa persoalan baru. Fenomena oknum pesepeda yang ugal-ugalan atau memenuhi seluruh badan jalan kerap dikeluhkan masyarakat.
Namun, keberadaan oknum tersebut menurutnya tidak bisa dijadikan dasar pemerintah untuk menghukum seluruh pesepeda dengan aturan blokade ke Malioboro. Langkah yang lebih baik mungkin dengan pengaturan atau penyediaan jalur khusus bagi sepeda supaya tidak mengganggu pihak lain. “Mungkin bisa dirembuk bareng supaya tetap bisa masuk Malioboro,” tegas Dwi.
Pesepeda lainya, Tama Yudha, juga mengeluhkan ketidakkonsistenan pemerintah daerah. Terutama saat penerapan waktu operasional kawasan semipedestrian Malioboro.
Di hari biasa, sejak pukul 17.00-22.00. Tapi saat liburan justru aturan tersebut ikut libur. “Kalau konsisten jadi pedestrian harusnya sepeda yang diprioritaskan masuk, bukan motor, mobil bahkan bentor,” ketusnya.
Baca Juga: Sukseskan Sejumlah Program Nasional, Pratikno Blak-blakan Minta Bantuan HB X
Dia juga mempertanyakan alasan pesepeda mengganggu wisatawan. Sebagai warga lokal Jogja, dia justru yang mengaku terganggu dengan kemacetan selama musim liburan. “Mosok wong lokal terus sik ngalah!” tegasnya.
Menurut dia, jika Pemprov DIJ dan Pemkot Jogja tanggap, agenda JLFR yang digelar sekali tiap bulan tersebut bisa jadi atraksi wisata. Seperti dengan menyediakan persewaan sepeda untuk wisatawan supaya bisa ikut serta.
Soal kemacetan akibat banyaknya pesepeda? “Ya itu tugasnya polisi mengatur ruas jalan yang dilewati,” jawabnya. “Saat pawai atau konser nutup jalan di Tugu atau Malioboro saja bisa direkayasa lalu lintasnya.”
Baca Juga: Cedera Pangkas Kiprah Anton Fase, PSIM Jogja Resmi Akhiri Kontrak Kerja Sama
Sementara itu, Ketua Komunitas Jogja Women Cyclists Upik Soffie ya Mamiz mengaku sangat menyayangkan pelarangan sepeda untuk masuk ke kawasan Malioboro. Namun dia juga menekankan pentingnya pesepeda untuk membudayakan tertib dalam menggunakan jalan. Supaya tidak mengganggu pengguna jalan lain.
Upik menilai, rasa sopan santun dalam bersepeda perlu ditanamkan kepada para pesepeda. Karena rata-rata pegowes JLFR bukan tergabung dalam komunitas bersepeda. Namun para pelajar dan anak-anak muda yang memanfaatkan weekend untuk bersepeda di malam hari.
Dia juga menyarankan agar para pesepeda di JLFR lebih tertib dalam bersepeda. Seperti menggunakan helm, lampu tertib, serta tidak arogan di jalan. “Bagi aparat terkait, melarang bukanlah solusi, tapi bagaimana mengarahkan dan mengatur para pesepeda untuk tertib dalam berlalu lintas,” pesannya.
Kontroversi ini bermula saat aparat kepolisian menghadang pesepeda untuk masuk kawasan Malioboro saat gelaran JLFR ke-194 pada Jumat (26/6). Polisi melalui Kasatlantas Polresta Jogja AKP Alvian Hidayat menyatakan, penolakan itu sebagai langkah kepolisian untuk meminimalisasi konflik di kawasan Malioboro saat masa libur sekolah yang ramai wisatawan.
Menurut dia, dari dulu JLFR sebenarnya tidak masalah masuk ke Malioboro. “Tapi saat gelaran JLFR yang ke-184 atau ke-185 yang hampir 5.000 sampai 7.000-an itu ternyata menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat,” ujar Alvian kepada Radar Jogja melalui sambungan telepon, Selasa (30/6). (inu/pra)
Editor : Herpri Kartun