Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengadaan Seragam SMPN 1 Jetis Inisiatif POT, Pihak Sekolah Bantah Ikut Terlibat

C
Penulis: Cintia Yuliani❯
SERAGAM SEKOLAH: Orang tua menemani anaknya membeli seragam sekolah baru di toko perlengkapan  sekolah di Jalan Ibu Ruswo, Kota Jogja, Minggu (13/7/2025).
SERAGAM SEKOLAH: Orang tua menemani anaknya membeli seragam sekolah baru di toko perlengkapan sekolah di Jalan Ibu Ruswo, Kota Jogja, Minggu (13/7/2025).

Advertisement

BANTUL - Pengadaan seragam siswa baru di SMPN 1 Jetis menjadi sorotan setelah seorang wali murid mengadukan persoalan tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY. Pihak sekolah menegaskan pengadaan seragam bukan program sekolah, melainkan inisiatif Paguyuban Orang Tua (POT).

Kepala Sekolah SMPN 1 Jetis Mohammad Wantoro mengatakan, sekolah tidak pernah mewajibkan orang tua membeli seragam melalui POT. Menurutnya, paguyuban hanya berinisiatif membantu memudahkan wali murid dalam memenuhi kebutuhan seragam.

"Kemarin ORI sudah ke sini untuk menanyakan mengenai prosedur seragam sekolah. Sekolah tidak mengadakan seragam," ungkapnya Rabu (29/7).

Wantoro menjelaskan, pengadaan seragam sepenuhnya menjadi kewenangan orang tua atau wali murid. Dalam pelaksanaannya, sejumlah orang tua bersama pengurus POT mengoordinasikan kebutuhan tersebut secara mandiri. "Ini yang mengadakan pengurus POT bukan sekolah," tegasnya.

Ia menyebut, sekolah tidak mengetahui hasil pembahasan internal POT terkait pengadaan seragam. Namun, sekolah tetap berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sekolah, lanjutnya, juga memastikan tetap memperhatikan siswa dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan pendataan, terdapat tiga siswa baru yang belum mampu memenuhi kebutuhan seragam.

Satu siswa mendapat bantuan sebagian karena keluarga masih mampu menanggung sebagian biaya. Sementara dua siswa lainnya menerima bantuan penuh, termasuk biaya penjahitan pakaian, melalui kerja sama dengan Baznas Bantul dan dana sosial sekolah.

Wantoro mengatakan, laporan terkait pengadaan seragam tersebut diperkirakan muncul pada awal Juli 2026, bertepatan dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).

Ke depan, sekolah akan mengimbau POT agar setiap pembahasan mengenai pengadaan seragam dilakukan melalui musyawarah bersama orang tua siswa baru. Sekolah juga akan menegaskan bahwa pembelian seragam tidak bersifat wajib.

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Gunungkidul Putuskan Pengadaan Seragam Rp 3,7 Miliar Dibatalkan, Anggaran Dialihkan untuk Pendidikan hingga Kesehatan

Pemkab Gunungkidul Putuskan Pengadaan Seragam Rp 3,7 Miliar Dibatalkan, Anggaran Dialihkan untuk Pendidikan hingga Kesehatan

Rencana pengadaan seragam dinas baru bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gunungkidul senilai Rp 3,75 miliar dipastikan batal. Anggaran tersebut dialihkan untuk mendukung program prioritas pembangunan...

JAWA POS - RADAR JOGJA, EDISI KAMIS, 30 JULI 2026

JAWA POS - RADAR JOGJA, EDISI KAMIS, 30 JULI 2026

Anggota Komisi D DPRD Sleman Raudi Akmal (RA), ­kembali menjalankan tugas kedewanan setelah Pengadilan Negeri Sleman mengabulkan permohonan praper­adilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana

Tahun Ajaran Baru Berlalu tanpa Pesanan, Perajin Batik Khas Kebumen Tak Berdaya Digempur Sales Luar Daerah

Tahun Ajaran Baru Berlalu tanpa Pesanan, Perajin Batik Khas Kebumen Tak Berdaya Digempur Sales Luar Daerah

Para perajin batik di sentra batik Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen sibuk menyelesaikan permintaan pelanggan. (M Hafied/Radar Jogja)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer