JOGJA - Sistem transportasi umum di DIY dinilai belum sepenuhnya terintegrasi. Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyoroti masih lemahnya integrasi tarif, informasi, hingga akses menuju layanan transportasi publik.
"Bicara masalah transportasi rasanya belum kunjung selesai, segala upaya sudah dilakukan, tapi belum benar-benar aman dan nyaman bagi masyarakat," ujar Ni Made dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder terkait di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Selasa (19/5).
Ia menegaskan, bahwa persoalan transportasi tidak hanya terletak pada desain sistem, tetapi juga pada sumber daya pendukung yang belum optimal. Menurutnya, integrasi antarmoda masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari koordinasi antarinstansi hingga implementasi di lapangan.
"Tidak hanya kita harus punya prioritas angkutan umum, tapi ada persoalan lain, seperti menghidupkan simpul transportasi dan memastikan semua terhubung dengan baik," katanya.
Salah satu persoalan utama, lanjut Ni Made, adalah belum optimalnya integrasi tarif dan sistem informasi perjalanan. Kondisi ini membuat pengguna belum mendapatkan kemudahan dalam berpindah moda transportasi.
Di sisi lain, akses menuju transportasi publik juga masih menjadi tantangan besar. Ia mengakui, layanan pengumpan atau feeder di DIY belum tersedia secara memadai.
Baca Juga: Orang Tua Harus Tahu! Bahasa Inggris Akan Wajib Pada Sekolah Dasar Mulai Tahun Ajaran 2027/2028
"Kalau kita bicara ini feeder, di Jogja belum ada feeder. Jadi masih layanan utamanya ya Trans Jogja," ujarnya.
Keterbatasan akses ini berdampak pada tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Saat ini, penggunaan kendaraan pribadi di DIY disebut masih mencapai sekitar 80 persen, yang berkontribusi pada kemacetan di berbagai koridor utama perkotaan.
Ni Made menambahkan, bahwa upaya mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik juga terbentur pada faktor kenyamanan dan waktu tempuh.
"Kalau saya harus menunggu 50 menit untuk menunggu ada transportasi umum atau publik, ya kan enggak mungkin," katanya menganalogikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Chrestina Erni Widyastuti menyatakan, bahwa pihaknya pun berusaha mendukung dan berupaya penuh berkontribusi untuk melakukan integrasi transportasi. Namun, ia mengakui terdapat kendala besar dari sisi pembiayaan.
"Secara garis besar tentu kami support, tapi juga kendalanya salah satu yang paling konkret adalah dari segi pembiayaan," ujar Erni.
Menurutnya, pengembangan sistem transportasi terintegrasi melibatkan banyak pihak dengan kewenangan berbeda, seperti pemerintah pusat, operator, hingga pemerintah daerah. Hal ini membuat proses integrasi tidak bisa dilakukan secara cepat.
Meski demikian, Erni menyebut sejumlah langkah integrasi sudah mulai dilakukan, termasuk integrasi pembayaran dan penyediaan informasi lintas moda di beberapa titik simpul transportasi.
"Integrasi pembayaran itu kan juga dengan KRL sudah. Sekarang dikembangkan lagi integrasi yang terkait dengan informasi," katanya. (iza)
Editor : Heru Pratomo