Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Rentetan Aksi Unjuk Rasa Peringatan Hari Buruh di DIY, Tuntut Upah Layak hingga Beragam Isu Nasional

Agung Dwi Prakoso • Jumat, 1 Mei 2026 | 19:37 WIB
Buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Buruh Bersatu DIY menggelar aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional di kawasan Tugu Jogja, Jumat (1/5/2026). Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja
Buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Buruh Bersatu DIY menggelar aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional di kawasan Tugu Jogja, Jumat (1/5/2026). Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja

JOGJA - Rangkaian aksi unjuk rasa mewarnai peringatan Hari Buruh (May Day) internasional di DIY, dengan massa dari serikat buruh, mahasiswa, dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan tuntutan upah layak hingga berbagai isu nasional. Aksi terpusat di kawasan Sumbu Filosofi Jogja sejak pagi hingga siang hari, Jumat (1/5/2026).

Massa aksi pertama dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY bersama serikat buruh menggelar long march menggunakan sepeda motor di beberapa kantor terkait ketenagakerjaan. Mulai dari Kantor Disnakertrans DIY , Polda DIY , Tugu Jogja hingga Titik Nol Kilometer Jogja sudah ramai sejak pukul 09.30.

Koordinator MPBI DIY Irsyad Ade Irawan menyebut, aksi ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus perjuangan bersama buruh di DIY . Sebab, mayoritas pekerja masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), sistem kerja tidak pasti, gaji yang rendah hingga kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Baca Juga: Kepeleset, Remaja asal Sleman Ditemukan Tewas setelah Empat Jam Pencarian di Sungai Progo

"Kami membawa sejumlah tuntutan mulai dari mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru tanpa Omnibus Law dan berpihak pada buruh, menolak sistem outsourcing murah dan menuntut penghapusan upah murah (hostum), menolak ancaman PHK akibat dampak perang global dan kebijakan impor," ujarnya.

Selain itu, massa aksi juga menuntut reformasi pajak mulai dari penghapusan pajak atas THR, bonus tahunan, JHT, dan jaminan pensiun.

Serta mempercepat pelaksanaan reforma agraria dengan membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria dan mengesahkan RUU Perampasan Aset, meratifikasi Konvensi ILO No 190 tentang penghapusan kekerasan di dunia kerja, menurunkan potongan tarif ojek online (ojol) menjadi maksimal 10 persen, juga yang tak kalah penting menyediakan perumahan layak bagi buruh.

Baca Juga: Waspada Kekeringan! Hujan Mulai Menyusut akibat El Nino Lemah hingga Moderat: Begini Penjelasan BMKG Yogyakarta

"Kami meminta kepada Presiden Prabowo yang hari ini sedang di Monas bersama dengan serikat-serikat buruh yang lain agar mendengarkan tuntutan dari buruh yaitu pemerintah segera mengesahkan atau membuat undang-undang baru sesuai dengan keputusan MK," ucapnya.

Berpindah di siang harinya, Aksi Aliansi Mei Melawan yang terdiri dari berbagai unsur kelompok masyarakat salah satunya Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DIY. Ada sekitar 200 orang yang ikut dalam rombongan massa aksi. Mereka membawa spanduk hingga poster yang berisi tuntutan-tuntutan yang digaungkan dalam aksi tersebut.

Humas GNP Yogyakarta Rival Umbu Djawa mengatakan, aksi May Day merupakan agenda rutin tahunan yang selalu mereka peringati dengan mengadakan aksi unjuk rasa. Misalnya, mereka melakukan pembacaan isu-isu tingkatan buruh, pendidikan, dan sebagainya.

Baca Juga: FIB UGM Benarkan Dosennya Jadi Penasihat Daycare Little Aresha, Dekan: Tak Ada Pembelaan Hukum secara Institusional

Lebih spesifik dalam isu buruh, mereka mencoba melakukan riset kecil untuk mengetahui rata-rata upah buruh di DIY.

"Upah buruh formal hari ini itu berada di kisaran Rp 3 juta, sedangkan buruh informal kisaran Rp 1 juta," ujarnya.

Mereka juga melakukan riset di sejumlah pasar di DIY untuk mengetahui kebutuhan hidup layak (KHL) yang didapatkan angka Rp 6 juta per bulan. Artinya, terdapat ketimpangan ekstrem jika dilihat dari hasil riset antara KHL dengan pendapatan buruh di DIY yang sangat sedikit.

Baca Juga: Tak Hanya Mengajar, Guru SLB Bhakti Wiyata Kulon Progo Biasa Antarkan Siswa Pulang Sekolah Sampai Rumah

Isu yang diusung selanjutnya adalah pendidikan. Ia menilai pendidikan semakin mahal. Lebih terhimpit lagi dengan adanya pemangkasan anggaran pendidikan oleh pemerintah. Banyak pelajar yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena faktor biaya.

"Ruang akademik yang seharusnya menjadi tempat bertukar ide dan gagasan, justru semakin dibatasi kebebasan berpikirnya," tambahnya.

Total ada 13 tuntutan yang dibawakan pada aksi unjuk rasa tersebut. Mulai perlindungan bagi pekerja, kesejahteraan pekerja, pendidikan, reforma agraria, pajak, geopolitik hingga keadilan bagi Andrie Yunus. (oso/wia)

Editor : Winda Atika Ira Puspita
#upah layak #isu nasional #buruh diy #may day #hari buruh internasional