JOGJA – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIYmengeklaim belum menemukan adanya laporan migrasi konsumen dari LPG non-subsidi ke LPG subsidi 3 kilogram (gas melon). Meski demikian, pengawasan distribusi gas melon berbasis KTP kini kian diperketat sebagai langkah antisipasi.
Kepala Disperindag DIJ Yuna Pancawati menjelaskan, sejauh ini indikator riil melalui data realisasi penyaluran di pangkalan masih menunjukkan angka normal. Tidak ditemukan pola kenaikan harian yang mencolok sejak penyesuaian harga energi non-subsidi diberlakukan.
Yuna menilai potensi eksodus konsumen ke gas subsidi terminimalisir berkat pendataan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di setiap pangkalan resmi melalui sistem digital Pertamina.
Baca Juga: Wakapolda Lepas 33 Personel Polda DIY yang Akan Berangkat Haji 2026
"Pergerakan konsumsi dapat ditelusuri lebih objektif. Validasi masyarakat yang memang enggan beralih tidak hanya dilihat dari asumsi pasar, tetapi dari data transaksi dan realisasi penyaluran di lapangan," ujar Yuna saat dikonfirmasi, Kamis (23/4).
Pencatatan transaksi digital ini ditargetkan berjalan penuh hingga tingkat subpenyalur. Selain sistem, pengawasan di lapangan juga melibatkan Pertamina dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memantau stok serta menindaklanjuti lonjakan permintaan yang tidak wajar.
Jika kuota di wilayah tertentu mulai tertekan, Disperindag DIJ telah menyiapkan skema koordinasi untuk penambahan pasokan atau extra dropping. "Prioritas distribusi akan diberlakukan untuk sektor vital, terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," imbuhnya.
Dari sisi makro, Yuna mencermati bahwa penyesuaian harga energi non-subsidi ini berpotensi memberi tekanan tidak langsung pada inflasi daerah, terutama terkait biaya operasional usaha dan distribusi.
Berseberangan dengan klaim data pemerintah, sebagian konsumen di lapangan mulai menunjukkan tren peralihan. Christi, seorang warga Sleman yang sebelumnya menggunakan Bright Gas 5,5 kg, mengaku kini beralih ke gas melon demi menekan pengeluaran.
Baca Juga: Triwulan I PAD Pariwisata Sleman Capai Rp 103,79 Miliar, 98 Persen Berasal dari Pajak
"Agar lebih irit, sementara saya ganti ke gas subsidi. Tabung Bright Gas di dapur saya biarkan menganggur dulu sampai harganya stabil lagi," ungkap Christi.
Menurutnya, LPG 3 kilogram sejauh ini masih mudah didapatkan di warung-warung sekitar rumahnya. "Kalau tidak langka, saya pakai yang subsidi dulu. Harapannya harga Bright Gas bisa segera stabil karena sebenarnya saya lebih nyaman memakai itu," ujarnya. (oso)
Editor : Heru Pratomo