RADAR JOGJA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY berupaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi saat coblosan 14 Februari nanti.
Salah satunya menyiagakan relawan di wilayah untuk memitigasi bencana, sehingga pemilu berjalan lancar tanpa hambatan yang dapat berpotensi mengakibatkan menurunnya tingkat pemilih.
Kepala Pelaksana BPBD DIY Noviar Rahmad mengatakan, cakupan apabila terjadi bencana hidrometeorologi maka dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Hal ini disebabkan karena adanya hujan lebat dan potensi bencana seperti banjir, mengingat masih dalam periode musim hujan.
"Serta potensi bencana yang tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi dan tsunami. Kondisi Gunung Merapi saat ini juga dalam status siaga (level III) yang juga perlu menjadi antisipasi," katanya di Kantor BPBD DIY emarin (6/2).
Noviar menjelaskan, selain kekhawatiran tingkat partisipasi pemilih turun, tidak kalah penting adalah kotak dan surat suara bisa berpotensi rusak karena kehujanan, banjir atau angin kencang. Atau petugas pemilu tidak dapat bertugas karena terkendala bencana dan sebagainya. "Kita sudah menyiagakan petugas untuk siap siaga menghadapi ini," ujarnya.
Adapun mitigasi bencana yang dilakukan saat pemilu, di antaranya, menyiagakan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tiap kalurahan/kelurahan. Saat ini sudah ada 339 FPRB di tingkat kalurahan/kelurahan tangguh bencana.
Kemudian menyiagakan Kelompok Jaga Warga yang berada di tingkat padukuhan/kampung di seluruh DIJ. Sampai saat ini berjumlah 3.455 padukuhan/kampung dengan jumlah personel 62.062 orang.
Tak hanya itu, juga menyiagakan Satlinmas di tingkat kalurahan/kelurahan berjumlah 27.524 personal. "Pembekalan kepada FPRB, Jaga Warga dan Satlinmas sudah kami lakukan selama 2023 sehingga siap siaga saat Pemilu 2024," jelasnya.
Selain itu, Noviar juga mewanti-wanti kekuatan dan keamanan media kampanye yang berpotensi membahayakan saat hujan dan angin kencang. Pemilik media kampanye diminta agar memperhatikan kekuatan dan keamanannya.
Pihaknya juga merekomendasi agar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panwas setiap tingkatan selalu berkoordinasi dengan FPRB, Jaga Warga dan Satlinmas sebelum, pada saat dan pasca pemungutan suara untuk mengantisipasi potensi bencana.
"KPU DIJ/kabupaten/kota agar mengantisipasi untuk disediakan plastik pelindung kotak suara atau kertas suara agar tidak terkena hujan atau banjir," pesannya.
Masyarakat tak kalah penting diminta mulai melakukan persiapan dini untuk menghadapi peralihan musim melalui upaya-upaya pencegahan. Meliputi memangkas daun dan ranting terutama untuk pohon besar, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan.
Berdasarkan catatan BPBD DIJ selama kurun 10 Desember 2023 hingga 31 Januari 2024 telah terjadi kejadian kebencanaan di 1.274 lokasi titik kejadian. Kejadian yang menonjol yaitu dampak siklon tropis anggrek yang terjadi dari 16 hingga 21 Januari 2024.
Adapun kejadian tanah longsor terbanyak di Kulon Progo dengan 25 titik. Menyusul Bantul 20 titik, Gunungkidul 16 titik, Sleman 14 titik, dan Kota Jogja 5 titik.
Kemudian Banjir terbanyak di Sleman 6 titik, Kulon Progo 4 titik, Bantul 3 titik, Kota Jogja 2 titik. Serta cuaca ekstrem paling banyak terjadi di Gunungkidul 560 titik, Sleman 257 titik, Bantul 201 titik, Kulon Progo 114 titik, dan Kota Jogja 49 titik. (wia/laz)