RADAR JOGJA - Ada kejadian yang nyaris luput dari perhatian saat prosesi pelantikan pejabat eselon dua Pemprov DIJ di Bangsal Kepatihan, kemarin (2/2). Menjelang dilantik sebagai kepala biro hukum, Hary Setiawan harus berganti keris. Sebab, keris yang terselip di pinggang Hary ternyata gagrak (gaya, Red) Surakarta Hadiningrat.
Padahal satu hari sebelumnya Sekprov DIJ Beny Suharsono secara khusus telah mewanti-wanti lima pejabat yang dilantik. Harus mengenakan busana Jawa gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat. Perintah Beny itu terungkap dalam undangan pelantikan. Pakaian yang harus dikenakan busana surjan gaya Jogja. Demikian pula blangkon maupun kerisnya.
Tiba di lokasi, Hary terlihat mengenakan surjan. Warnanya cokelat tua dipadu garis-garis putih. Namun keris yang terselip di pinggangnya model gayaman Surakarta. Beruntung sesaat sebelum pelantikan dimulai, seorang abdi dalem Keraton Ngayogyakarta Panewu R. Danu Wresni melihat keganjilan busana dan keris yang dikenakan Hary. Danu yang tidak begitu mengenal sosok Hary langsung berinisiatif mengingatkan.
“Nyuwun pangapunten (mohon maaf, Red) keris yang digunakan gaya Surakarta. Nanti kurang enak kalau Ngarsa Dalem pirsa (tahu, Red),” ujar Danu. Ngarsa dalem yang dimaksud Danu adalah Gubernur DIJ Hamengku Buwono X.
Gubernur yang juga raja Keraton Ngayogyakarta itu bertindak sebagai pejabat yang melantik. Danu berpikir pelantikan pejabat eselon dua itu tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keistimewaan DIJ. Itu bisa dilihat dari busana yang harus dipakai selama acara.
Hary duduk didampingi istrinya. Keduanya duduk di sisi timur Bangsal Kepatihan menghadap ke arah barat. Demikian pula dengan empat pejabat lain yang akan dilantik. Kepada Hary, Danu yang sekarang bekerja di Jogja Istimewa Televisi (JITV) kemudian menawarkan meminjamkan kerisnya. Tawaran itu diterima Hary. Secara kebetulan pria yang pensiun dari PNS pada 2017 lalu itu membawa keris gayaman gaya Ngayogyakarta.
Akhirnya dalam pelantikan itu, Hary mengenakan keris milik Danu yang terhitung masih trah keturunan HB I. Keris kemudian berpindah tangan. Selama acara, Danu meletakkan keris Hary di meja belakang sisi timur yang ditempati kru JITV. “Kerisnya cukup bagus,” puji Danu sembari mengeluarkan dari warangka gayaman Surakarta.
Saat pelantikan, nama Hary disebut kali pertama dalam keputusan gubernur DIJ. Alumnus Fakultas Hukum UGM serta S2 Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Indonesia itu diangkat sebagai kepala biro hukum. Dia merupakan yang termuda di antara koleganya yang dilantik.
Semula birokrat kelahiran 21 Juli 1980 itu menjabat kepala bagian bantuan dan pelayanan hukum biro hukum. Jabatan itu diembannya mulai 2021. Hary telah meniti karir selama 21 tahun. Dia menjadi PNS sejak 2003 silam.
Saat pelantikan posisi Hary berada di urutan kedua setelah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kurniawan. Setelah Hary, berturut-turut Kepala Biro Umum Humas dan Protokol Teguh Suhada, serta Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Danang Setiadi. Di ujung kanan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Christina Erni Widyastuti.
Apa yang sempat dikhawatirkan Danu rupanya disinggung dalam pidato pengarahan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Raja Keraton Ngayogyakarta itu secara khusus mengulas soal keistimewaan DIJ. Dia ingin pelantikan itu dijadikan momentum percepatan pembangunan menuju tujuan meraih makna hakiki keistimewaan. Peningkatan martabat dan kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimana menerapkan keistimewaan, dan menjabarkannya secara jelas agar menjadi gerakan kebudayaan masyarakat. Tantangan-tantangan ke depan yang harus diejawantahkan,” pinta gubernur.
Dalam konteks kepemimpinan, regenerasi tak hanya sekadar pergantian. Tapi sebuah simfoni pembaruan. Upaya memelihara dinamika pemerintahan yang terus bergerak maju. HB X juga meminta mereka yang dilantik membangun sinergi dan koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan begitu, bukan hanya menjadi birokrat yang bekerja di kantor.
Tak hanya itu, pelantikan jangan pula dipandang sebagai sebatas peremajaan usia. Namun menjadi momentum penyegaran ide dan semangat menjadi pengubah dan pembaharu. “Jadilah sumber inspirasi, dan insan peradaban yang memberi manfaat dan kebaikan,” tegas gubernur yang menjabat sejak 3 Oktober 1998 ini.
Ditambahkan, seorang pemimpin harus responsif terhadap perubahan. Diperlukan penjiwaan sampai ke akar-akarnya. Ibarat pohon, solusinya bukan ada di buahnya, melainkan pada akar-akarnya. Kepada mereka yang dilantik, HB X menegaskan untuk berpikir dan bekerja berlandaskan budaya kerja seorang “Satriya”. “Menyatu sebagai agen perubahan sejati, dan di tangan mereka pula, kesejahteraan rakyat Jogjakarta ini dipertaruhkan,” tegasnya. (wia/kus/laz)
Editor : Satria Pradika