RADAR JOGJA - Pemprov DIJ menyiapkan skema pengelolaan kawasan Sumbu Filosofi Jogja pasca ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia. Sistem pengelolaannya akan dibentuk semacam sekretariat penanganan sumbu filosofi, terdiri atas perpaduan sistem tradisional Keraton Jogja dan pemerintahan terkini.
Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, hal itu sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan tujuh rekomendasi UNESCO. Ia meminta seluruh jajarannya di kabupaten/kota membuat organisasi khusus penanganan sumbu filosofi seperti sekretariat bersama (sekber).
"Selain Pemprov DIJ yang bekerjasama dengan kabupaten/ kota, juga harus ada asosiasi yang diwakili dari DIJ, Kota dan Bantul untuk mewadahi kepentingan publik masyarakat yang ada di wilayah yang sudah ditentukan dalam keputusan UNESCO," katanya pada rapat Pengelolaan Kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Jogjakarta di Hotel Melia Purosani.
HB X menekankan kepada jajaran baik di Kota Jogja, Bantul, dan DIJ itu sendiri untuk meningkatkan koordinasi. Sebab, Sumbu Fiosofi dipastikan segera menarik kedatangan wisatawan asing ke DIJ. Hal ini diyakini menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat. "Kedatangan wisatawan bisa diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui geliat ekonomi," ujarnya.
Menurut raja Keraton Jogja ini, koordinasi maupun komunikasi menjadi sangat penting. Di dalam rapat yang membahas penentuan langkah penanganan Sumbu FIlosofi ini, ayah lima puteri itu berharap akan ada keputusan penanganan kawasan dengan lebih baik.
Para sekda juga diharapkan mampu melakukan koordinasi membagi kawasan Sumbu Filosofi menjadi unit tersendiri atau menjadi satu bagian dari Kota dan Bantul.
"Nanti bisa dibentuk format-formatnya. Ada sektor budaya atau sektor lainnya. Harapan saya, Sumbu Filosofi itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk kita selesaikan. Saya juga minta kepala Dinas Kebudayaan untuk secara makro memberikan informasi mencakup masalah persetujuan," jelasnya.
Sekprov DIJ Beny Suharsono mengatakan, struktur atau sistem pengelolaan dan koordinasi untuk Sumbu Filosofi tengah disiapkan. Nantinya terdiri atas perpaduan sistem tradisional Keraton Jogjakarta dan pemerintahan terkini.
"Tujuan kita adalah mewujudkan kelestarian nilai-nilai keistimewaan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, bentuknya berupa pengelolaan kawasan terpadu berbasis pemberdayaan budaya dan ekonomi masyarakat," katanya.
Beny menjelaskan, ada empat struktur pengelolaan dalam management plan, yaitu sekretariat bersama untuk level keputusan dan kebijakan, pengelola situs kawasan sumbu filosofi untuk level operasional. Kemudian kelompok kerja teknis sumbu filosofi level masyarakat, dan sistem tradisional yaitu tata rakiting paprentahan dan tata rakiting wewangunan oleh Keraton.
Pada ruang lingkup pengelolaan, dilakukan oleh empat unsur yaitu Keraton, Pemprov DIJ, Pemkot Jogja, dan Pemkab Bantul. Substansi ada pada sektor perencananan, sektor infrastruktur, sektor kebudayaan dan pariwisata, sektor ekonomi dan perdagangan, serta sektor ketenteraman dan ketertiban umum.
"Legalitas pengelolan kawasan terpadu ini akan melalui pembentukan sekretariat bersama, pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi, peraturan gubernur DIJ tentang pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi, penyusunan MoU, penyusunan perjanjian kerja sama, pembagian kewenangan dan pendanaan," jelasnya.
Menurutnya, sekretariat ini bertugas untuk mengomunikasikan pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi kepada UNESCO melalui perwakilan Indonesia untuk UNESCO. Selain itu, bertugas menyusun arah kebijakan dan strategi (tahapan, pendanaan) pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi.
Selain itu melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan, pengganggaran pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi sesuai dokumen rencana pengelolaan/management plan oleh semua pihak.
"Juga melaksanakan evaluasi dan perubahan dokumen rencana pengelolaan/management plan dan juga melaporkan pelaksanaan pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi kepada gubernur sekurang-kurangnya satu bulan sekali," tambahnya. (wia/laz)