RADAR JOGJA - Proses revitalisasi beteng tak hanya berdampak bagi warga yang memanfaatkan tanah milik Keraton Jogja. Fasilitas umum seperti masjid juga menerima dampaknya. Salah satu masjid yang nantinya dibongkar untuk kepentingan revitalisasi adalah Masjid Benteng Binangun. Lokasinya di Jalan Kadipaten Lor 02, Kelurahan Kadipaten Wetan, Kemantren Kraton, Kota Jogja.
Takmir Masjid Benteng Binangun Muhammad Haris menuturkan, pihak Keraton telah memberikan sosialisasi, kaitannya dengan permintaan pembongkaran masjid yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 300 meter persegi itu. Haris juga mengaku telah menerima informasi soal bebungah.
Berdasarkan hasil appraisal, besaran bebungah yang akan diterima senilai Rp 900 juta. Uang bebungah ini dijanjikan akan diberikan oleh Keraton maksimal pada 2025. "Kemudian empat bulan setelah diterimakan uangnya itu, bangunan akan dibongkar. Jadi disampaikan begitu," ujarnya saat ditemui di Masjid Benteng Binangun, Kamis (5/10).
Haris menambahkan, ia bersama warga belum bisa berbuat banyak. Pemindahan masjid ke lokasi lain hingga saat ini juga masih sebatas rencana. Belum ada lokasi yang dibidik. Namun, ia tetap berupaya bergerak perlahan mencari lahan yang sekiranya bisa ditempati. Termasuk, barangkali ada warga yang hendak mewakafkan tanahnya.
Pencarian ini terus dilakukan sembari menunggu uang bebungah cair. Untuk pengganti masjid sementara, ada warga yang mengizinkan musala di halaman rumahnya untuk digunakan. Musala ini berdiri di atas tanah seluas 9x9 meter. "Persiapannya ya cuma cari informasi (lokasi) karo donga, sapa sing kira-kira gelem wakaf, gitu aja," kata Haris yang saat itu mengenakan tas selempang warna hitam.
Uang bebungah senilai Rp 900 juta, lanjut Haris, hanya merupakan pengganti bangunan. Menurutnya, besaran itu memang sudah sepadan. Namun di sisi lain, tanah tak termasuk dalam apraisal. Ini yang cukup menjadi kendala baginya. Melihat perkembangan saat ini, sulit untuk menemukan tanah yang cukup di Kota Jogja lantaran terbatasnya lahan. Kalaupun ada, harganya akan sangat mahal dan uang bebungah itu tidak akan cukup untuk membeli tanah dan membangun kembali masjid.
"Itu (bebungah) sebenarnya sudah seperti membangun bangunan yang baru. Jadi kalau bangunannya sih sudah tidak ada masalah. Artinya memang nilainya segitu, cuma masalahnya kemudian bagaimana mencari tanahnya," katanya.
Haris berharap Keraton Jogja juga bisa turut membantu dalam pembiayaan tanah pengganti. Seperti di masjid lainnya di kawasan Mangunnegaran. Haris mengatakan, masjid itu menerima bantuan pembelian tanah, selain juga penggantian bangunan berupa bebungah. Meskipun saat diajukan ke Keraton, besaran nilainya masih harus disesuaikan dengan budget Keraton.
"Cari tanah sendiri, terus harga tanahnya sekian lalu diajukan ke Keraton. Misalnya Keraton merasa harganya terlalu tinggi, cari lagi. Budgetnya berapa kan kita tidak tahu, tapi yang jelas kalau di sana di bawah satu miliar," jelasnya.
Sementara itu, Haris juga mengaku sempat berdiskusi dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia Kemantren Kraton. Saat itu, dia mengusulkan ada lahan di dalam beteng untuk bisa dimanfaatkan sebagai masjid atau musala. Usulan ini dia kemukakan atas dasar sulitnya mencari tanah pengganti.
"Penginnya kita, timbanganne angel-angel di dalam betengnya itu mbok digawe masjid, digawe musala. Kalau beteng itu tingginya 3 meter sampai 3,5 meter, dalamnya tanah kan hanya tanah diurug saja. Kalau itu misalnya diperbolehkan, sebenarnya jadi ruangan aja. Jadi multifungsi, di luar tampak seperti beteng, tapi di dalam sebetulnya ada ruangan yang bisa jadi masjid itu,” jelasnya.
Haris yang juga mantan ketua RT 25 RW 07, Kadipaten Wetan ini kerap mendengar keluhan serupa dari warga. Warga yang diminta untuk pindah dari tanah Keraton, kebingungan untuk mencari lokasi pengganti. Kebanyakan harus ke pinggir kota. Padahal mereka telah bekerja atau punya mata pencaharian di sekitar lokasi revitalisasi. "Ini yang jadi problem warga,” tambahnya.
Ia menambahkan, rata-rata warga menempati tanah kavling berukuran 6x4 meter. Sementara uang bebungah yang diberikan hanya senilai bangunan. Nilai bangunan baru saat ini kemungkinan setara dengan Rp 3,5 juta per meter.
"Sekitar Rp 80 juta, rata-rata ya segitu. Ketika dibelikan tanah kan mungkin hanya cukup untuk beli tanah. Untuk bangunnya KPR. Tapi rata-rata tetap menyadari kalau memang tanah itu bukan milik mereka, ya sudah," ujarnya. (isa/laz)