Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah sedikit geram melihat keberadaan mobil satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) yang belum berpelat nomor lokal.
Dia cukup menyayangkan karena kendaraan non-pelat lokal otomatis tidak berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor.
Zaeni menyebut, jumlah SPPG di Kebumen lebih dari 170 unit. Dari jumlah itu mayoritas armada SPPG justru pelat luar daerah. Dia bahkan menyebut mobil yang sudah berpelat lokal hanya hitungan jari.
Baca Juga: Pendapatan Dipangkas Rp 132 M, Perubahan APBD 2026 Kabupaten Magelang Tetap Defisit Rp 181,3 M
Kondisi ini membuat potensi pendapatan daerah dari opsen pajak kendaraan belum optimal. "Harapan pemerintah daerah, ketika di Kebumen mobilnya pakai pelat lokal," ucapnya saat Rapat Koordinasi program makan bergizi gratis (MBG) di gedung Setda Kebumen, Senin (21/9).
Mestinya, kata Zaeni, program MBG berpaku pada simbiosis mutualisme terhadap daerah. Apalagi operasional SPPG terus berkembang pesat seiring pemenuhan gizi masyarakat.
Menurut dia, paling tidak SPPG memberikan sumbangsih melalui pajak daerah. Sebab, penerimaan opsen pajak kendaraan tersebut juga bermuara pada pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Posisi Pieter Huistra Terancam, Mulai Muncul Desakan Mundur dari Pelatih PSS Sleman
Ujungnya operasional SPPG dapat berjalan lancar karena didukung infrastruktur jalan yang memadai.
Menurut dia, dominasi mobil SPPG berpelat luar daerah tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dalam waktu dekat, dia pun tak segan memberikan insstruksi agar pengelola dapur MBG dapat segera melakukan mutasi pelat kendaraan luar daerah.
"Saya minta ke korwil, ini harus menjadi perhatian pemilik SPPG. Segera mutasi pelat agar masukan opsen ke Kebumen," katanya.
Baca Juga: Dua Bulan Warga Karangtengah Alami Kekeringan, Gandung Pardiman Bantu 50 Ribu Liter Air Bersih
Pengelola dapur MBG Pawit Mandung mengaku sepakat dengan apa yang ditegaskan wakil bupati terkait mutasi pelat kendaraan. Bagi dia, sudah sepantasnya SPPG berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Salah satu langkah kecilnya lewat opsen pajak kendaraan. "Harus dan wajib itu. Kebetulan punya saya sudah mutasi ke sini semua. Pelat AA Kebumen," ucapnya.
Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kebumen Mohamad Kodir mengatakan, pada tahun ini target penerimaan pendapatan daerah dari opsen pajak mencapai Rp 96 miliar.
Baca Juga: Porsche Terperosok ke Saluran Air di Tol Desari, Diduga Akibat Genangan
Pada Perubahan APBD tahun 2026 ini terjadi penyesuaian pendapatan dengan penurunan target mencapai Rp 10 miliar. Hal ini dipicu salah satunya dengan diberlakukan kebijakan relaksasi pajak kendaraan.
Di sisa waktu ini pihaknya terus bergerak agar pendapatan daerah dari opsen tetap optimal. Caranya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak serta mencari potensi dari berbagai sektor.
"Hari ini kami sudah melakukan jemput bola. Datang ke wajib pajak yang tunggakan lebih dari satu tahun atau tahun berjalan," tegasnya. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo