SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus mencari cara untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya menyasar keberadaan buku, tetapi juga bagaimana perpustakaan mampu mengikuti perubahan kebiasaan dan kebutuhan generasi muda.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, penguatan literasi perlu dilakukan hingga tingkat masyarakat paling bawah. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengoptimalkan peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bunda Literasi, dan Bunda Posyandu.
Hal itu disampaikan Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (20/8/2026).
Kunjungan tersebut salah satunya membahas pemenuhan tenaga perpustakaan yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.
Tantangan Tenaga Perpustakaan
Baca Juga: Ahmad Luthfi Tegaskan Integritas Jadi Kunci Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi
Taj Yasin mengakui, kebutuhan tenaga pengelola perpustakaan belum sepenuhnya dapat terpenuhi hingga di tingkat daerah. Persoalan sumber daya manusia tersebut menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya memperkuat layanan perpustakaan.
Di sisi lain, perkembangan teknologi turut mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Generasi muda kini lebih mudah mendapatkan bahan bacaan dan informasi melalui perangkat digital.
Kondisi tersebut berdampak pada pola kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Menurut Taj Yasin, perpustakaan tidak bisa hanya mengandalkan fungsi konvensional sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku.
"Perpustakaan dituntut menjadi wadah literasi yang mampu memahami kebutuhan anak-anak zaman sekarang,” ujarnya.
Karena itu, perpustakaan perlu melakukan inovasi agar tetap memiliki daya tarik di tengah perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan masyarakat.
Fasilitas Perpustakaan Dibuat Lebih Menarik
Pemprov Jateng telah melakukan pembenahan terhadap fasilitas perpustakaan daerah sebagai bagian dari proses adaptasi tersebut. Salah satunya dengan menghadirkan area kafe di lantai atas.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menarik, khususnya bagi generasi muda. Dengan pendekatan yang lebih kekinian, perpustakaan diharapkan tidak lagi dipandang sekadar sebagai tempat membaca buku.
Penguatan fasilitas, lanjut Taj Yasin, juga perlu menyentuh perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah. Perpustakaan sekolah, baik negeri maupun swasta, dinilai membutuhkan dukungan agar mampu menunjang kegiatan literasi para siswa.
Pustakawan dan Anggaran Jadi Perhatian
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Wijayati menyoroti dua persoalan yang dinilai penting dalam penguatan perpustakaan, yakni ketersediaan pustakawan dan dukungan anggaran.
Baca Juga: Gempa Bantul Hari Ini M3.5 Guncang Jogja, Getaran Terasa Hingga Solo dan Magelang
Menurutnya, persoalan tenaga pustakawan tidak cukup dilihat dari jumlah personel. Aspek pengembangan karier dan kesejahteraan juga perlu menjadi perhatian agar profesi tersebut memiliki daya tarik dan keberlanjutan.
Ia menyebut persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Jawa Tengah, melainkan juga di berbagai daerah di Indonesia.
Penguatan perpustakaan dinilai memiliki kaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Literasi yang kuat dapat menjadi salah satu fondasi untuk membangun masyarakat yang memiliki kemampuan mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi secara lebih baik.
Karena itu, kebijakan pengembangan perpustakaan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan tenaga, anggaran, fasilitas, serta inovasi layanan menjadi bagian penting agar perpustakaan tetap relevan di tengah perubahan zaman.
Editor : Bahana.