MUNGKID - Pemkab Magelang mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan tenaga profesional di sektor transportasi darat.
Langkah itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemkab dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan, di Gedung Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Jumat (31/7).
Melalui penandatanganan tersebut, pemerintah membuka peluang bagi putra-putri daerah menempuh pendidikan kedinasan secara gratis dengan ikatan pengabdian kembali ke daerah.
Baca Juga: Top Skor ASEAN Championship 2026: Mitchell Baker Kokoh di Puncak Usai Bobol Gawang Timor Leste
MoU ini menjadi tahap awal sebelum penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) yang ditargetkan mulai berjalan pada penerimaan taruna tahun ajaran 2027.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Magelang Mashadi menyebut, kerja sama ini bukan sekadar program pendidikan. Melainkan respons atas kebutuhan riil organisasi yang selama ini belum terpenuhi.
Dia mengatakan, sedikitnya sembilan tenaga profesional di bidang transportasi darat dibutuhkan untuk memperkuat fungsi pelayanan dan pengawasan. Menurut dia, Kabupaten Magelang tidak memiliki bandara, pelabuhan, maupun jalur kereta api.
Baca Juga: Stunting Juga Ditemukan pada Keluarga Mampu, Pemkab Bantul Soroti Pola Pengasuhan Termasuk Day Care
”Sehingga fokus kami pada pengawas keselamatan transportasi, penguji kendaraan bermotor, dan pelaksana kebijakan transportasi darat," katanya.
Keterbatasan SDM selama ini, lanjut dia, berdampak langsung pada optimalisasi layanan publik, terutama dalam aspek keselamatan dan pengendalian lalu lintas. Karena itu, skema kerja sama dengan BPSDM Kementerian Perhubungan dipilih sebagai solusi jangka panjang, bukan sekadar rekrutmen jangka pendek.
Setelah MoU ditandatangani, tahapan berikutnya adalah penyusunan PKS yang akan mengatur secara teknis mekanisme pembibitan, pembiayaan, hingga penempatan lulusan. Jika berjalan sesuai rencana, penerimaan taruna asal Kabupaten Magelang akan dimulai pada 2027.
Baca Juga: Pemkot Jogja Larang Penggunaan Properti Plang Replika Jalan Malioboro untuk Foto Baju Adat
Mashadi menambahkan, pemkab menargetkan pembukaan program Diploma IV lebih dahulu pada 2027, kemudian disusul program Diploma III pada 2028. Dengan skema tersebut, lulusan pertama diperkirakan mulai kembali dan mengisi kebutuhan aparatur di Dishub pada 2031.
Meski dibiayai pemkab, proses seleksi tetap dilakukan secara terbuka dan kompetitif mengikuti mekanisme Kementerian Perhubungan. Calon taruna harus melalui tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), serta tahapan lanjutan lain yang ditetapkan BPSDM.
Namun, lanjut dia, hanya warga ber-KTP Kabupaten Magelang yang bisa mengikuti skema ini. Seleksinya nasional dan terbuka. "Tidak ada jalur khusus selain pembiayaan. Kalau lolos, baru dibiayai dan kembali mengabdi," tegasnya.
Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan, Suharto menjelaskan, lembaganya saat ini mengelola 22 perguruan tinggi vokasi yang mencetak tenaga profesional di sektor transportasi darat, laut, dan udara. Program pola pembibitan kembali diaktifkan sejak 2018 untuk menjawab kebutuhan aparatur pemerintah di bidang transportasi.
Dia mengutarakan, kebutuhan SDM transportasi semakin mendesak seiring pertumbuhan kendaraan bermotor yang jauh lebih cepat dibandingkan pembangunan infrastruktur jalan.
"Di sinilah pentingnya SDM yang kompeten untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan keselamatan transportasi," bebernya. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo