KEBUMEN - Perajin batik lokal di Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen mengaku mulai kehilangan pasar untuk mencukupi kebutuhan seragam identitas sekolah. Momentum awal tahun ajaran baru yang selama ini menjadi ladang untung, justru kini hanya berlalu dengan minimnya pesanan.
Pengusaha batik Khikmah mengatakan, masa tahun ajaran baru seperti sekarang mestinya menjadi musim panen bagi perajin batik lokal. Namun faktanya berbeda, seiring meningkatnya kebutuhan seragam identitas sekolah, produk batik dari luar daerah justru semakin mendominasi.
Kondisi ini otomatis menggerus peluang usaha yang ada di Kebumen. "Langganan saya hampir 60-70 persen pergi. Setelah kami kroscek ada sales luar daerah datang ke sekolah langsung," ungkapnya kepada Radar Jogja, Selasa (14/7).
Khikmah menegaskan, sepinya order saat awal tahun ajaran baru menjadi sinyal bahwa iklim usaha belum sepenuhnya berpihak terhadap produk lokal. Ia pun tak ingin berspekulasi terkait alasan sekolah lebih memilih produsen luar daerah untuk mencukupi kebutuhan seragam.
Padahal dari sisi kualitas, harga maupun kapasitas produksi menurutnya produsen lokal sangat memadai untuk mencukupi permintaan sekolah. "Hampir setiap tahun ajaran langganan berkurang. Dulu ada 50 lebih sekolah, sekarang paling tinggal 10," sebutnya.
Khikmah mengaku perihatin karena eksistensi batik khas Kebumen yang dihasilkan para perajin lokal kini perlahan mulai ditinggalkan. Dalam beberapa kasus, ia juga mengaku keberatan.
Di mana, sekolah yang dulu sempat menjadi langganan, kini beralih ke produsen luar daerah dengan tetap menggunakan desain batik miliknya.
"Desain dari kami, terus dijiplak. Memang belum saya patenkan, karena saya pikir tidak berbuat seperti itu," katanya.
Khikmah merasakan, puncak ramainya pesanan bahan seragam batik sekolah sudah berlalu sekitar 10 tahun lalu. Saat itu bupati mengeluarkan surat edaran soal penggunaan seragam identitas sekolah bercorak batik.
Dalam surat tersebut terdapat penegasan yang intinya pemesanan seragam batik lebih memprioritaskan produksi kelompok atau perajin lokal. Meski begitu, kebijakan tersebut perlahan kini mulai tidak dirasakan dampaknya oleh perajin lokal.
Baca Juga: Meski Gratis, Banyak Angkutan di Kulon Progo Terjaring Operasi Akibat Tak Uji KIR
Terbukti dengan mininnya order bahan seragam identitas dalam beberapa tahun terakhir. "Mungkin kebijakan bisa diatur lagi. Apakah lewat perbup atau apa yang sekiranya bisa memberdayakan produk batik lokal," ujarnya.
Perajin batik asal Desa Gemeksekti Abdul Majid, 40, mengaku, permintaan batik lokal sebagai seragam identitas sekolah memang tidak ramai seperti dulu. Dia juga ikut mengeluhkan ketatnya persaingan dengan produsen lain.
Menurutnya salah satu kunci agar perajin lokal tetap eksis yakni dengan adanya kebijakan dari pemerintah daerah. "Sebelum ini, orderan numpuk. Capek sampai tidak ketulungan. Kalau ada surat arahan dari pemerintah mungkin membantu," ungkapnya. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo