MUNGKID - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang berencana melakukan penggabungan atau regrouping empat SD di wilayahnya. Upaya itu dilakukan menyusul minimnya jumlah murid baru bahkan hingga nihil pendaftar.
Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang Wisnu Argo Budiono mengatakan, fenomena kekurangan siswa tidak hanya terjadi di satu-dua sekolah, tetapi mulai merata di sejumlah wilayah.
Bahkan, dalam satu kelas yang seharusnya terisi sekitar 28 siswa, kenyataannya hanya terisi separuh.
"Memang ada yang belum memenuhi kuota. Harusnya satu kelas 28 siswa, ini baru terpenuhi separuh. Itu ada," ujar Wisnu, Minggu (12/7/2026).
Baca Juga: Pemerintah Genjot Infrastruktur Air Terpadu, Akmil Disiapkan Jadi Percontohan Air Keran Siap Minum
Dia mencontohkan, satu SD di wilayah Kecamatan Ngluwar bahkan tidak mendapatkan murid baru sama sekali pada tahun ajaran ini. Situasi ini membuat keberlangsungan sekolah menjadi tidak mungkin dipertahankan.
"Yang di Ngluwar itu tahun ini tidak dapat murid. Jadi memang sudah tidak bisa dipertahankan," kata Wisnu.
Selain di Ngluwar, kebijakan regrouping juga akan dilakukan di Kecamatan Salam. Total ada empat sekolah yang akan digabung menjadi dua, masing-masing dua sekolah dilebur menjadi satu.
Baca Juga: Masuk Kategori Siap Operasional secara Fungsional, MPLS Sekolah Rakyat Kulon Progo Diundur 31 Juli
Menurut Wisnu, keputusan tersebut bukan diambil secara mendadak. Pemkab telah melakukan pembahasan berulang kali sebelum akhirnya memastikan regrouping sebagai langkah yang paling realistis.
"Ini sudah dirapatkan berkali-kali. Memang kondisinya tidak memungkinkan untuk tetap berjalan sendiri-sendiri," lontarnya.
Meski belum ada data lengkap jumlah sekolah yang kekurangan siswa, Wisnu mengakui, fenomena ini cukup luas. Sebagian besar sekolah memang masih memiliki siswa, tetapi jumlahnya jauh dari ideal.
"Rata-rata masih di atas 10 siswa per kelas, tapi tetap belum memenuhi kuota," bebernya.
Kondisi ini, dinilai berisiko terhadap kualitas pembelajaran dan efisiensi pengelolaan sekolah. Mulai dari keterbatasan interaksi belajar hingga beban operasional yang tidak sebanding dengan jumlah siswa.
Dia menyebut, proses regrouping justru mendapat respons relatif positif dari warga. Hal ini karena sekolah yang digabungkan berada dalam jarak yang berdekatan dengan sekolah lain yang masih aktif.
"(Orang tua) tidak ada keberatan, karena ada sekolah lain yang akan menampung, jaraknya juga dekat. Bahkan ada madrasah ibtidaiyah (MI) di sekitar situ," paparnya.
Baca Juga: 100 Tahun Trubus Soedarsono. Kesayangan Soekarno, Hilang Ditelan Bumi Beserta Karyanya
Nantinya, siswa dari kelas 2 hingga kelas 6 yang masih aktif akan dipindahkan dan digabung ke sekolah hasil regrouping. Sementara untuk siswa baru, sistem penerimaan akan difokuskan pada sekolah yang tetap dipertahankan.
Wisnu menjelaslan, fenomena kekurangan murid ini diduga dipengaruhi berbagai faktor. Mulai dari penurunan angka kelahiran, perpindahan penduduk, hingga pilihan orang tua yang beralih ke sekolah swasta atau lembaga pendidikan berbasis agama.
Dia menilai, regrouping bukan sekadar penggabungan fisik sekolah, tetapi bagian dari penataan ulang sistem pendidikan agar lebih efektif dan berkelanjutan. Harapannya kualitas pembelajaran dapat meningkat karena sumber daya bisa lebih terfokus.
"Kami ingin memastikan sekolah yang ada tetap berjalan optimal. Kalau dipaksakan dengan murid sangat sedikit, justru tidak efektif," ucapnya. (aya/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita