KEBUMEN - PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (AUKJ) didorong untuk mengambil peluang dalam pengelolaan pasar milik pemerintah daerah. Langkah ini dinilai menjadi alternatif pengembangan bisnis agar membawa dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Wakil Ketua Pansus III DPRD Kebumen Wahid Mulyadi mengatakan, banyak sektor bisnis yang mestinya dapat dikelola PT AUKJ. Salah satunya pengelolaan pasar yang kini masih ditangani dinas terkait.
Pengalihan pengelolaan pasar dari dinas ke BUMD dinilai akan memperluas jaringan bisnis perusahaan daerah. "Sekarang waktunya PT AUKJ pulih dari sakit. Silahkan kelola pasar daerah, kami dukung," katanya kepada Radar Jogja, Rabu (8/7).
Baca Juga: Pastikan Kenyamanan di Ruang Publik, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo Kukuh Tutup Malioboro untuk JLFR
Mulyadi mengatakan, sudah banyak daerah mempercayakan pengelolaan pasar oleh BUMD. Dia mencontohkan seperti pasar di wilayah DKI Jakarta yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Dia melihat kemajuan pasar di sana cukup pesat.
Kondisi ini tak lain karena perusahaan daerah diberikan ruang improvisasi untuk mengembangkan pasar secara profesional. Bahkan dia melihat perusahaan tersebut tidak hanya fokus pengelolaan pasar, tetapi juga pengembangan aset daerah hingga menyentuh bisnis ritel.
"Bisa lihat prinsip bisnis PD Pasar Jaya Jakarta. Di sana pesat luar biasa," ungkap pimpinan pansus yang fokus pada BUMD ini.
Lebih lanjut, menurut Mulyadi banyak peluang bisnis yang dapat diambil dari pengelolaan pasar. Seperti penyewaan los dan kios, pengelolaan parkir serta pemanfaatan ruang usaha pendukung lain. Lewat pengelolaan pasar secara profesional, dia yakin akan mampu menumbukan geliat ekonomi.
Di mana saat ini keberadaan pasar juga perlahan mulai ditinggalkan masyarakat. "Tugasnya membuat daya tarik baru, supaya masyarakat senang dan nyaman mau pergi ke pasar. Pendapatan daerah otomatis akan mengikuti," ucapnya.
Seperti diketahui, tahun ini DPRD Kebumen yang memiliki fungsi penganggaran tidak merestui penyertaan modal untuk PT AUKJ. Selain kondisi keuangan yang belum stabil, kebijakan itu diambil karena pejabat perusahaan kini sedang menghadapi persoalan hukum. DPRD akan kembali menyuntikkan modal selepas menejemen dan keuangan perusahaan kembali pulih.
Baca Juga: Tren Positif! PAD Pariwisata Gunungkidul Lampaui Target Tahunan, Tembus Rp 38,8 Miliar
Pengamat ekonomi daerah dari Universitas Putra Bangsa (UPB) Kebumen Akhmad Syarifudin menyatakan, indikator keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan.
Artinya bukan hanya sekadar bergantung pada latar belakang pendidikan, tetapi juga butuh pemahaman manejerial memadai serta punya pengalaman di dunia bisnis dan usaha. "Seorang direktur harus punya visi yang logis ketika diaplikasikan ke sebuah bisnis," ujarnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPB Kebumen ini mengatakan, tantangan bisnis ke depan semakin kompleks. Persaingan usaha antar perusahaan daerah maupun dengan perusahaan swasta semakin nyata.
Dalam konteks ini seorang direktur sebagai motor penggerak perusahaan perlu dilengkapi kemampuan adaptasi serta paham akan skema dan peta bisnis. Di satu sisi juga perlu teruji dalam praktik mengelola suatu bisnis atau usaha. "Bisa dilihat founding dan landing seperti apa," katanya. (fid)
Editor : Heru Pratomo