MUNGKID - Pemkab Magelang mulai mengantisipasi ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026. Sejumlah persoalan, mulai dari keterbatasan air bersih hingga lemahnya koordinasi data, kembali menjadi sorotan dalam upaya penanganan di lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang Bambang Hermanto mengutarakan, wilayahnya memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana saat kemarau. Terutama di kawasan lereng pegunungan seperti Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Andong, serta kawasan pegunungan Menoreh.
"Potensi utama yang harus diwaspadai adalah kekeringan dan karhutla. Wilayah-wilayah tersebut setiap tahun menjadi titik rawan," ujarnya Rabu (29/4).
Selain faktor geografis, BPBD juga menyoroti persoalan teknis yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Satu di antaranya adalah fragmentasi data antarinstansi yang membuat penanganan kekeringan kerap tidak optimal. Distribusi air bersih pun dinilai masih bersifat reaktif, belum sepenuhnya berbasis prioritas kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Dalami Penggunaan CTM Terhadap Balita Korban Daycare Little Aresha, Pemkot Jogja Gunakan Pendekatan Psikologis
"Penyaluran air sering kali baru dilakukan setelah terjadi krisis. Padahal, jika data terintegrasi, distribusi bisa direncanakan lebih tepat sasaran," kata Bambang.
Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Sri Endah Ardhi Ningrum mengatakan, musim kemarau di wilayah Magelang diperkirakan mulai terjadi pada dasarian kedua Mei dan mencapai puncaknya pada Agustus. Sementara karakter kemarau tahun ini cenderung lebih kering dibandingkan 2023, meski tidak seekstrem 2015 dan 2019.
"Durasi kemarau diperkirakan sekitar lima hingga enam bulan dengan sifat hujan di bawah normal," jelasnya.
Dia menambahkan, kondisi ini dipengaruhi oleh potensi munculnya fenomena yang diprediksi berkembang mulai pertengahan tahun. Fenomena tersebut berkontribusi pada berkurangnya curah hujan, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Baca Juga: Dalami Penggunaan CTM Terhadap Balita Korban Daycare Little Aresha, Pemkot Jogja Gunakan Pendekatan Psikologis
Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait untuk mulai mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Sekaligus menyusun tata kelola penanganan yang terintegrasi.
"Perlu identifikasi persoalan yang akan dihadapi, lalu disiapkan pola koordinasi yang jelas antarinstansi agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri," bebernya.
Grengseng juga menekankan pentingnya penyediaan data real time oleh BPBD. Khususnya terkait titik rawan kekeringan, sumber air, serta kebutuhan distribusi air bersih. Data tersebut diharapkan dapat diakses publik sehingga penanganan tidak tumpang tindih dan lebih transparan. (aya/eno)