MUNGKID - Lemahnya tertib administrasi menjadi persoalan mendasar yang dialami oleh tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa-desa. Kondisi ini membuat banyak program berjalan tanpa ukuran yang jelas, bahkan sulit dievaluasi dampaknya bagi masyarakat.
Ketua TP PKK Kabupaten Magelang Dian Grengseng Pamuji menegaskan, administrasi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk memastikan program berjalan efektif.
"Administrasi yang tertib dan akurat akan menentukan apakah program PKK benar-benar tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan," tegasnya, Jumat (24/4).
Baca Juga: Tinjau Sekolah Rakyat, AHY Sempat Menanyakan Fasilitas Lapangan Voli dan Olahraga
Di tingkat lapangan, kegiatan PKK seperti posyandu, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga kerap berlangsung rutin. Namun, tidak sedikit yang tidak didukung pencatatan yang memadai.
Akibatnya, kata dia, capaian program sulit diukur. Data penerima manfaat, perkembangan kegiatan, hingga evaluasi hasil sering kali tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara program yang direncanakan dan kebutuhan riil masyarakat.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dispermades Kabupaten Magelang Ita Kusmawati menyebut, persoalan ini sebagai tantangan klasik yang terus berulang.
Baca Juga: Konsistensi Cahya Supriadi Jadi Kunci PSIM Jogja, Siap Tuntaskan Musim di Lima Laga Sisa
"Semangat kader tinggi, kegiatan banyak. Tapi tanpa administrasi yang baik, keberhasilan program sulit dibuktikan," katanya.
Lemahnya administrasi tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga pada akses terhadap dukungan program pemerintah. Banyak program bantuan mensyaratkan data yang valid dan laporan yang jelas sebagai dasar penyaluran.
Tanpa itu, lanjut dia, desa berisiko tertinggal dalam memperoleh intervensi program lanjutan.
Baca Juga: Pemkab Kebumen Disebut Gagal Mitigasi Lakalaut, DPRD Dorong Evaluasi Total Pengelolaan Pariwisata
Padahal, PKK selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan 10 program pokok, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan ekonomi keluarga.
Persoalan administrasi juga menentukan arah kebijakan di tingkat desa. Tanpa data yang rapi, perencanaan program cenderung bersifat rutinitas, bukan berbasis kebutuhan. "Kami ingin program PKK benar-benar berdampak, bukan hanya berjalan," bebernya. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo