MAGELANG - Polres Magelang Kota menggelar simulasi penanganan unjuk rasa di halaman kantor pemkot, Rabu (22/4). Kegiatan ini sebagai langkah untuk menguji kesiapan aparat kepolisian dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk aksi massa yang berujung anarkis.
Kapolres Magelang Kota AKBP Dikri Olfandi menjelaskan, latihan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin untuk memastikan kesiapan personel dan sistem pengamanan kota berjalan optimal. Latihan ini melibatkan seluruh unsur, mulai dari Polri, TNI, Satpol PP, Damkar, hingga instansi terkait.
"Kami mengaktifkan sistem pengamanan kota dengan berbagai skenario, dari kondisi hijau hingga merah," ujarnya.
Dalam simulasi tersebut, aparat dihadapkan pada skenario aksi unjuk rasa yang berkembang dari situasi kondusif menjadi memanas. Massa digambarkan mulai menyampaikan aspirasi, kemudian meningkat menjadi kericuhan yang berpotensi anarkis.
Kondisi ini menguji kecepatan respons, koordinasi lintas instansi, hingga prosedur pengamanan di lapangan. Selain pengendalian massa, latihan juga mencakup pengamanan objek vital, perlindungan terhadap individu, serta skenario pengamanan tamu penting (VIP).
Seluruh tahapan dilakukan untuk memastikan setiap personel memahami peran dan fungsi masing-masing dalam situasi darurat. Menurut Dikri, simulasi semacam ini penting untuk meminimalisasi risiko kesalahan saat menghadapi kejadian nyata.
"Kami ingin memastikan ketika situasi benar-benar terjadi, seluruh personel sudah siap, baik dari sisi teknis maupun koordinasi," paparnya.
Meski demikian, Dikri berharap, kondisi darurat tidak benar-benar terjadi di wilayah Kota Magelang. Dia menilai, situasi kamtibmas selama ini relatif kondusif dan masyarakat dinilai mampu menjaga ketertiban. "Kami optimistis masyarakat tetap menjaga situasi tetap aman dan tidak melakukan tindakan anarkis," lontarnya.
Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyebut, simulasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah. Terutama di tengah dinamika penyampaian aspirasi masyarakat. Menurutnya, keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah. Tanpa kondisi yang stabil, pelayanan publik tidak dapat berjalan maksimal. "Stabilitas kamtibmas menjadi kunci. Kalau tidak aman, pelayanan publik juga akan terganggu," katanya.
Dia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu ketertiban. Menurut Damar, selama ini Pemkot Magelang telah membuka berbagai kanal komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat. Mulai dari forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) hingga layanan pengaduan langsung.
Dengan berbagai saluran tersebut, diharapkan potensi unjuk rasa dapat diminimalisasi karena masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. "Yang penting komunikasi tetap terbuka. Kami berupaya responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat," tegasnya. (aya)