MUNGKID - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Lapangan drh Soepardi, Sawitan, mendatangi kantor dewan untuk menyampaikan keluhan yang tidak kunjung terjawab. Utamanya soal rencana pembangunan lapak yang sejak lama diwacanakan, namun hingga kini belum terealisasi.
Ketua Paguyuban PKL Barokah Sawitan Suhardi menyebut, kondisi lapak yang masih darurat menjadi satu penyebab menurunnya jumlah pengunjung dalam beberapa waktu terakhir. Mereka berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan lapak yang lebih layak.
Saat ini, lapak yang digunakan masih bersifat nonpermanen, hanya berbahan terpal dan bambu yang dibangun secara swadaya. "Karena dari segi sarana kurang memadai, pengunjung jadi berkurang. Akhir-akhir ini pendapatan juga menurun," ujarnya, Selasa (24/2).
Menurut Suhardi, wacana pembangunan lapak sebenarnya sudah muncul sejak 2024. Namun hingga kini belum ada kejelasan pelaksanaan. Dia menilai, persoalan tersebut tersendat akibat belum adanya kejelasan penanggung jawab antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
"Dari dulu itu saling lempar. Mau mengadu ke mana juga belum jelas. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut," lontarnya.
Kondisi lapak yang dinilai kumuh dan kurang nyaman turut berdampak pada minat pengunjung, termasuk masyarakat yang beraktivitas di sekitar lapangan seperti olahraga pagi. Minimnya fasilitas umum, terutama toilet, membuat kawasan tersebut dinilai kurang ramah bagi pengunjung.
Saat ini, kata dia, pedagang dan pengunjung masih mengandalkan fasilitas toilet di musala milik dinas setempat yang letaknya terpisah dari area lapak. Para pedagang mengusulkan pembangunan lapak semi permanen dengan fasilitas pendukung seperti toilet dan wastafel.
Menanggapi aduan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sakir mendorong agar OPD terkait segera mengambil langkah untuk merealisasikan pembangunan lapak semi permanen bagi para pedagang.
Terkait sumber anggaran, dia membuka kemungkinan pembiayaan melalui APBD maupun skema lain seperti corporate social responsibility (CSR). "Yang penting kebutuhan masyarakat bisa diakomodasi, apalagi ini menyangkut kepentingan ekonomi bersama," paparnya. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo