KEBUMEN - Proses pengangkatan pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menuai protes keras. Kebijakan ini dinilai tidak adil karena masih banyak guru nasibnya belum jelas.
Mantan Pembina Paguyuban GTT/PTT Kebumen Musbikhin mengatakan, langkah pemerintah mengangkat pegawai SPPG menjadi PPPK tentu mencederai semangat guru honorer yang belum berstatus PPPK.
Padahal jumlah guru dengan masa pengabdian lebih dari lima tahun terbilang cukup banyak.
"Sangat tidak adil. Tolong lah Pak Presiden, ini menyakiti hati guru," tegasnya kepada Radar Jogja, Senin (19/1).
Musbikhin menyatakan, pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK bukan hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga menurunkan motovasi guru yang selama ini mengabdi.
Mestinya, kata dia, pemerintah tak pilih kasih atas dasar program tertentu. Yaitu memprioritaskan pekerja SPPG, namun di satu sisi sampai sekarang kepastian status guru non-ASN belum terselesaikan secaa tuntas.
"Pemerintah harusnya memberikan keadilan merata. Jangan tebang pilih dan pilih kasih," kata aktivis dunia pendidikan itu.
Lebih lanjut, polemik pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK otomatis menimbulkan kecemburuan. Tak sedikit dia mendapat keluhan dari guru non-ASN yang merasa gelisah dengan kebijakan tersebut.
Menurutnya pemerintah harusnya menempatkan guru honorer sebagai skala prioritas untuk diangkat PPPK. "Kami sudah diskusi. Jadi, teman-teman guru yang mengabdi tahunan cuma bisa ngelus dada," ungkapnya.
Seorang guru di salah satu PAUD di Kecamata Kebumen Tri Wahyuni mengaku sedih ketika mendengar adanya kebijakan pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK.
Padahal mereka baru resmi bekerja masih dalam hitungan bulan. Kondisi ini menurutnya akan memancing reaksi para guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun.
"Kami seolah dipermainkan. Berjuang sekian lama, malah yang lain diprioritaskan," jelasnya.
Lebih lanjut, kebijakan pegawai SPPG menjadi PPPK dinilai sebagai sebuah ketimpangan. Dalam hal ini pemerintah dianggap lemah dalam menentukan kebijakan serta penggunaan anggaran.
Ia khawatir banyak guru mengabdi dengan setengah hati karena merasa nasibnya tidak diperhatikan. "Jelas kerja jadi tidak tenang. Eh tau-tau dengar pemerintah lebih cinta pegawai SPPG timbang guru," ujarnya. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo