MUNGKID - Pemangkasan dana desa pada 2026 memaksa pemerintah desa (pemdes) mengubah arah pembangunan. Termasuk di Desa Margoyoso, Kabupaten Magelang. Jika pada tahun sebelumnya desa ini menerima dana desa sekitar Rp 980 juta, tahun ini alokasi yang diterima turun drastis menjadi sekitar Rp 363,48 juta.
Artinya, ada pengurangan hampir Rp 600 juta yang berdampak langsung pada sejumlah program pembangunan fisik desa. Bahkan, penurunan itu merata di setiap desa. Rata-rata dana desa di Kabupaten Magelang pada 2026 juga turun signifikan, berada di kisaran Rp 250 juta hingga Rp 373 juta per desa.
Kepala Desa Margoyoso Adidaya Perdana menyebut, kondisi ini membuat pemdes harus melakukan penyesuaian besar-besaran dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sebab, pengurangan sekitar Rp 600 jutaan itu sebelumnya direncanakan untuk pembangunan fisik. Khususnya mendukung program Koperasi Desa Merah Putih.
"Walaupun Margoyoso belum bisa melaksanakan pembangunan fisik koperasi karena keterbatasan lahan, kami tetap mendukung penuh program pemerintah pusat tersebut," ujar Adidaya, Minggu (18/1).
Baca Juga: Di Tengah Pemangkasan Dana Desa, DPRD DIY Justru Minta BKK Danais Kota Jogja Meningkat Jadi Rp 120 Juta per Kalurahan: Ini Alasannya!
Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran, fokus pembangunan desa pada 2026 diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat. Dia menilai, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya dalam mengelola dan memasarkan hasil pertanian, produk UMKM, dan potensi lokal lainnya.
Harapannya, hasil bumi, produksi warga, UMKM, dan hasil pertanian bisa meningkat dan dikoordinasi oleh Koperasi Desa Merah Putih. "Kalau ekonominya bergerak, kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat," jelasnya.
Di tengah keterbatasan dana, pemdes melakukan penyisiran ketat terhadap penggunaan anggaran. Dana desa yang tersisa diprioritaskan untuk delapan program prioritas sesuai Peraturan Menteri Desa, serta program superprioritas hasil musyawarah desa (Musdes). Konsekuensinya, sejumlah rencana pembangunan fisik terpaksa ditunda.
Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran, fokus pembangunan desa pada 2026 diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat. Dia menilai, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya dalam mengelola dan memasarkan hasil pertanian, produk UMKM, dan potensi lokal lainnya.
Harapannya, hasil bumi, produksi warga, UMKM, dan hasil pertanian bisa meningkat dan dikoordinasi oleh Koperasi Desa Merah Putih. "Kalau ekonominya bergerak, kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat," jelasnya.
Di tengah keterbatasan dana, pemdes melakukan penyisiran ketat terhadap penggunaan anggaran. Dana desa yang tersisa diprioritaskan untuk delapan program prioritas sesuai Peraturan Menteri Desa, serta program superprioritas hasil musyawarah desa (Musdes). Konsekuensinya, sejumlah rencana pembangunan fisik terpaksa ditunda.
Baca Juga: Akibat Microsleep, Mobil Lawan Arah Tabrak Dua Pemotor di Simpang Tugu Jogja: Begini Kronologinya!
Adidaya menyebut, beberapa program yang tertunda antara lain pembangunan posyandu, rehabilitasi jalan usaha tani, pembangunan jalan di dusun, serta program-program kelembagaan yang dinilai belum masuk kategori sangat prioritas. Selain itu, pengadaan penerangan jalan umum juga belum bisa direalisasikan tahun ini.
Ke depan, kata dia, akan dilihat lagi di anggaran 2027, memungkinkan atau tidaknya pembangunan fisik. "Sementara ini, pembangunan yang tertunda akan kami upayakan melalui jalur dana kabupaten, provinsi, atau sumber lain yang sah," paparnya.
Pemangkasan sana desa juga berdampak pada program sosial seperti pemberian makanan tambahan (PMT) bagi lansia dan balita. Program tersebut sementara ditunda dengan pertimbangan telah adanya program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Meski demikian, Adidaya menegaskan, pemdes tetap berupaya menjaga pelayanan dasar agar berjalan optimal. Kunci utamanya adalah membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat. Pendekatan dilakukan tidak hanya secara formal di kantor desa, tetapi juga dengan turun langsung ke tengah warga, bahkan di luar jam kerja.
Adidaya menyebut, beberapa program yang tertunda antara lain pembangunan posyandu, rehabilitasi jalan usaha tani, pembangunan jalan di dusun, serta program-program kelembagaan yang dinilai belum masuk kategori sangat prioritas. Selain itu, pengadaan penerangan jalan umum juga belum bisa direalisasikan tahun ini.
Ke depan, kata dia, akan dilihat lagi di anggaran 2027, memungkinkan atau tidaknya pembangunan fisik. "Sementara ini, pembangunan yang tertunda akan kami upayakan melalui jalur dana kabupaten, provinsi, atau sumber lain yang sah," paparnya.
Pemangkasan sana desa juga berdampak pada program sosial seperti pemberian makanan tambahan (PMT) bagi lansia dan balita. Program tersebut sementara ditunda dengan pertimbangan telah adanya program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Meski demikian, Adidaya menegaskan, pemdes tetap berupaya menjaga pelayanan dasar agar berjalan optimal. Kunci utamanya adalah membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat. Pendekatan dilakukan tidak hanya secara formal di kantor desa, tetapi juga dengan turun langsung ke tengah warga, bahkan di luar jam kerja.
Baca Juga: Oliver Glasner Kecam Dewan Direksi Crystal Palace Setelah Kekalahan dari Sunderland, Akankah Steve Parish Memecat Sang Pelatih?
Menurutnya, ketika sudah ada kedekatan, keterbatasan anggaran bisa dipahami bersama. Pemdes dan masyarakat bisa saling membantu mencari solusi. "Kami membaur, tanpa sekat, agar ada rasa saling memiliki," katanya.
Ke depan, Adidaya berharap, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi desa. Meski pembangunan fisik koperasi belum bisa dilakukan, anggaran pendukung tetap disisihkan, termasuk untuk pelatihan UMKM dan pengembangan kapasitas warga.
"Di tengah keterbatasan anggaran, kami tetap berkomitmen mendukung pelatihan UMKM dan kegiatan ekonomi desa agar Margoyoso tetap tumbuh dan bergerak," ucapnya. (aya/laz)
Menurutnya, ketika sudah ada kedekatan, keterbatasan anggaran bisa dipahami bersama. Pemdes dan masyarakat bisa saling membantu mencari solusi. "Kami membaur, tanpa sekat, agar ada rasa saling memiliki," katanya.
Ke depan, Adidaya berharap, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi desa. Meski pembangunan fisik koperasi belum bisa dilakukan, anggaran pendukung tetap disisihkan, termasuk untuk pelatihan UMKM dan pengembangan kapasitas warga.
"Di tengah keterbatasan anggaran, kami tetap berkomitmen mendukung pelatihan UMKM dan kegiatan ekonomi desa agar Margoyoso tetap tumbuh dan bergerak," ucapnya. (aya/laz)