MUNGKID - Kabupaten Magelang kembali masuk jajaran daerah yang dinilai konsisten dalam aksi pengendalian perubahan iklim. Untuk kedelapan kalinya sejak 2018, pemkab meraih penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
Pemerintah menilai Kabupaten Magelang telah menunjukkan langkah berkelanjutan dalam adaptasi perubahan iklim, mitigasi emisi, hingga konsolidasi partisipasi masyarakat. Namun capaian tahun ini tidak hanya berhenti di level pemerintah daerah.
Dua desa juga mendapat apresiasi serupa. Desa Pagersari, Mungkid dinobatkan sebagai penerima Proklim Lestari, kategori tertinggi untuk lokasi yang dinilai berhasil membangun aksi berkelanjutan. Sementara Desa Bigaran, Borobudur meraih predikat Proklim Utama.
Baca Juga: Viral! Sosok Rizky Bantayan, Abdi Negara Lulusan Labschool yang Diduga Kekasih Aira Yudhoyono, Cucu SBY
Wakil Bupati Magelang Sahid menyebut, penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi penilaian atas konsistensi kebijakan daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, keberhasilan Proklim berjalan karena dukungan kolektif mulai dari dinas teknis hingga tingkat desa.
Prestasi ini, kata dia, harus terus dijaga. "Bukan hanya untuk memenuhi target pemerintah pusat, tetapi agar Kabupaten Magelang betul-betul menjadi daerah yang alamnya lestari," ujar Sahid usai menerima penghargaan.
Dia menegaskan, upaya lingkungan sejalan dengan arah pembangunan daerah, khususnya visi Sapta Cipta poin ketujuh tentang pelestarian alam.
Baca Juga: Berprestasi Tingkat Nasional hingga Jawa Tengah, Pendidik di Kota Magelang Terima Piagam dan Trofi
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang Sarifudin menjelaskan, Proklim merupakan platform nasional untuk memperkuat aksi masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Mulai dari kekeringan, banjir, penurunan kualitas udara, hingga peningkatan emisi gas rumah kaca.
Menurutnya, program ini tidak hanya fokus pada penghijauan atau pengelolaan sampah. Tetapi juga manajemen air bersih, ketahanan pangan, energi terbarukan, hingga edukasi lingkungan di skala RW hingga desa.
"Proklim mendorong masyarakat menjadi bagian dari solusi. Pemerintah hanya memfasilitasi, tetapi aksi utamanya ada di tingkat lokal," katanya.
Baca Juga: Sambiloto, Si Pahit yang Menyimpan 7 Khasiat Kesehatan
Konsistensi Pemkab Magelang juga didukung oleh regulasi daerah. Sejak 2019, bupati telah mengeluarkan dua instruksi, masing-masing kepada camat serta kepala desa/lurah, agar wilayahnya membentuk model Kampung Iklim.
Pada 2022, pemerintah daerah memperluas sistem pembinaan lewat penetapan Kecamatan Proklim untuk memperkuat pendampingan teknis. Sarifudin menyebut, kebijakan itu berperan menjaga keberlanjutan program agar tidak berhenti hanya pada desa penerima penghargaan.
"Targetnya jelas, bukan hanya jumlah desa yang ikut Proklim, tetapi peningkatan kualitas aksi iklim dari tahun ke tahun," tambahnya.
Baca Juga: Korban Banjir Pasaman Barat Sumatera Barat Mencapai 4292 Jiwa
Tantangannya ke depan, lanjut dia, adalah memperluas desa peserta Proklim dan mengintegrasikan aksi iklim dengan destinasi wisata, ekonomi berbasis alam, serta sektor pendidikan.
Sejumlah desa kini dilaporkan tengah bersiap mengikuti penilaian tahun berikutnya. Sementara pemerintah daerah mulai menyusun rencana penambahan supervisi teknis dan program pembinaan lingkungan untuk masyarakat. (aya)
Editor : Heru Pratomo