MUNGKID – Sebanyak 33 ribu batang pohon berbagai jenis ditanam di atas lahan seluas 50 hektare di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Kegiatan ini merupakan komitmen untuk memulihkan kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan lahan kritis.
Secara nasional digelar serentak di 31 provinsi itu menjadi bagian dari upaya memulihkan fungsi ekologis hutan dan memastikan keberlanjutan sumber daya air, pangan, dan energi.
Kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan tepatnya di Keningar, Dukun, Kabupaten Magelang, Selasa (25/11). Tidak hanya menanam ribuan bibit pohon, kegiatan juga diwarnai dengan pelepasliaran Elang Jawa dan burung lokal.
”Untuk kawasan TNGM menggunakan bibit pohon endemik seperti pule, nyamplung, dan aren,’ kata Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Kehutanan RI Dyah Murtiningsih.
Dia menekankan, kerusakan hutan dan DAS berkaitan erat dengan ancaman bencana hidrometeorologi serta turunnya daya dukung lingkungan. Sehingga penanaman ini dinilai penting untuk memulihkan lahan kritis, mendukung ketahanan pangan, energi, dan air.
Gerakan penanaman tahun ini mencakup 2.026 hektare lahan dengan total 810.400 bibit, terdiri dari jenis kayu-kayuan dan tanaman hasil hutan bukan kayu.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menilai, pemulihan DAS menjadi kebutuhan mendesak bagi provinsi yang memikul dua fungsi strategis sekaligus. Yakni pusat suplai pangan dan motor industri.
Menurutnya, kedua sektor ini kerap saling berbenturan sehingga kapasitas lingkungan harus dijaga agar tidak makin tertekan. "Kita punya tiga PR besar, yakni keterbatasan lahan pertanian, ketersediaan air, dan minimnya regenerasi tenaga kerja muda di sektor pertanian," ujarnya.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan, penanaman nasional ini merupakan kick-off dari mandat besar Presiden Prabowo Subianto untuk menghijaukan 12 juta hektare lahan kritis di seluruh Indonesia. Amanat tersebut disampaikan Presiden saat Sidang Umum PBB di New York.
Dia mengakui, banyak faktor penyebab degradasi, mulai dari penambangan ilegal, illegal logging, kebakaran hutan, hingga kerusakan akibat bencana alam. Karena itu, pemulihan harus melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, swasta, masyarakat adat, hingga kelompok tani hutan.
Terbitnya Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Ekonomi Perdagangan Karbon membuka ruang bagi masyarakat dan perusahaan untuk mendukung rehabilitasi hutan dengan memperoleh manfaat melalui mekanisme voluntary carbon market.
Perpres ini, lanjut dia, memberi motivasi kepada swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi. "Mereka bisa menanam di lahan kritis dan mendapatkan nilai ekonomi dari kredit karbon," terangnya.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi mengutarakan, kegiatan hari ini bukan hanya sebuah seremonial. Tetapi manifestasi nyata dari pemerintah untuk generasi mendatang serta mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.
Dia menilai, banyak kawasan hutan, termasuk area hutan pinus di sekitar Merapi, telah terdegradasi akibat aktivitas penambangan ilegal. "Ini berbahaya dan dapat memicu longsor. Karena itu kami mendukung penuh upaya pemulihan," kata Titiek. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo