MAGELANG - Pemkot Magelang mengambil langkah serius dalam memperkuat tata kelola berbasis data. Hal itu diwujudkan dengan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan bersama 21 organisasi perangkat daerah (OPD) di Aula Adipura Kencana Rabu (10/9).
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan, data bukan sekadar deretan angka. Melainkan fondasi penting untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, pembangunan daerah akan lebih terarah bila ditopang data kependudukan yang akurat.
Baca Juga: Wujudkan Jajan Aman, Tiga Sekolah di Kota Jogja Jadi Percontohan Pangan Sehat
Penandatanganan PKS ini, kata dia, menjadi langkah awal untuk memperkuat pemanfaatan data kependudukan di Kota Magelang. "Saya ingin memastikan data ini benar-benar dipakai untuk meningkatkan pelayanan publik, bukan sekadar formalitas," lontarnya.
Dia pun mendorong seluruh OPD agar segera mengurus hak akses ke Ditjen Dukcapil, lalu memanfaatkannya sesuai aturan. Tidak hanya soal pemanfaatan, dia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan data. "Standar keamanan harus jadi perhatian, termasuk sertifikasi ISO 27001 bagi OPD yang menggunakan data kependudukan," tambahnya.
Baca Juga: BPKSDM Bantul Tangani Tiga Kasus Guru Lecehkan Siswinya, Satu Di Antaranya Dipecat
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang RR Sri Mulatsih menyebut, kerja sama ini bertujuan memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selain itu, langkah ini diharapkan menjamin pemanfaatan data kependudukan yang akurat, mutakhir, sekaligus sesuai regulasi.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya soal data. "Tapi soal bagaimana data bisa mendukung pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan tepat untuk masyarakat," jelas Sri Mulatsih.
Tidak hanya OPD, ada dua lembaga eksternal juga ikut bergabung dalam kerja sama ini. Yakni Bank Mandiri dan Yayasan Dana Kematian Dharma Kota Magelang. Keduanya disebut akan memanfaatkan data kependudukan untuk memperlancar layanan administrasi.
Sri Mulatsih menambahkan, dengan adanya kerja sama ini, proses verifikasi dan validasi data akan lebih mudah. Terutama untuk perencanaan pembangunan yang berbasis data riil masyarakat. "Harapan kami, ini bisa mendukung pelayanan publik yang semakin baik dan responsif," katanya. (aya/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita