Massa mulai memadati area Alun-Alun Pati sejak waktu subuh.
Mereka datang dari berbagai penjuru daerah, untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan masyarakat.
Pemicu aksi ini adalah kebijakan Pemerintah Daerah Pati yang sebelumnya menetapkan kenaikan tarif PBB hingga 250 persen.
Keputusan tersebut menuai penolakan keras dari masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi perekonomian warga.
Gelombang protes semakin meluas ketika Bupati Pati, Sudewo, menegaskan tidak akan mencabut kebijakan tersebut dan bahkan menantang masyarakat untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
Pernyataan itu justru memantik kemarahan warga dan memperkuat tekad mereka untuk turun ke jalan.
Aksi perlawanan pun semakin terorganisir dan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.
Tekanan publik yang semakin kuat akhirnya mendorong Bupati Sudewo mengambil langkah mundur dengan membatalkan kebijakan kenaikan PBB yang telah ditetapkan sebelumnya.
Namun, keputusan tersebut tidak mampu sepenuhnya meredam kekecewaan dan kemarahan warga.
Bagi masyarakat Pati, pembatalan kebijakan tersebut tidak menghapus rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai kurang mempertimbangkan aspirasi rakyat sebelum mengambil keputusan penting.
Sebagai bentuk penegasan sikap, ribuan warga tetap melaksanakan aksi demonstrasi besar-besaran pada hari ini.
Mereka ingin memastikan pesan protes tersampaikan dengan jelas, sekaligus memberikan peringatan kepada pemerintah daerah agar kebijakan di masa mendatang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan tidak lagi menimbulkan keresahan serupa.
Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik tidak bisa diabaikan.
Kehadiran puluhan ribu warga di Alun-Alun Pati mencerminkan kuatnya semangat kolektif untuk memperjuangkan keadilan dan menolak kebijakan yang dianggap merugikan.
Warga Pati berharap ke depan tidak ada lagi kebijakan yang dibuat tanpa kajian dan sosialisasi yang jelas. Mereka menegaskan, kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas, bukan menambah beban di tengah kondisi ekonomi sulit.
Penulis: Adella Haviza
Editor : Bahana.