MAGELANG – Pemkot Magelang mengambil langkah tegas untuk memperkuat kembali nasionalisme dan ideologi Pancasila dari hulu ke hulir dan da ruang kelas hingga jalanan kota. Langkah konkret itu diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemkot dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Penandatanganan itu dilakukan secara simbolis pada gelaran Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 di Alun-alun Kota Magelang, Minggu (29/6). Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengutarakan, penandatanganan tersebut bukan karena nasionalisme di wilayahnya luntur.
Justru sebaliknya. "Tapi nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya jadi simbol. Ia harus dihidupi, dipahami, dan dijalankan bersama-sama," tegasnya usai penandatanganan.
Damar menegaskan, kerja sama dengan BPIP akan fokus pada pembinaan ideologi Pancasila melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. Ini mencakup program pendidikan di sekolah, pelatihan untuk aparatur sipil negara (ASN), hingga kegiatan komunitas berbasis masyarakat.
Terlebih, kata dia, anak-anak kini hidup dalam dunia digital. Sehingga pemkot harus hadir di dunia mereka dan di media sosial mereka, dengan konten yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, pembinaan tidak cukup hanya di sekolah. "Kegiatan seperti fun run ini juga bagian dari pembentukan karakter kebangsaan," paparnya.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengapresiasi komitmen Pemkot Magelang yang berani untuk tidak hanya mengandalkan lembaga pendidikan, tetapi menciptakan atmosfer kebangsaan di ruang-ruang publik. "Kalau Magelang bisa memulai ini, kita berharap akan menjalar ke kota-kota lain. Karena dari tanah ini, semangat persatuan itu bisa dihidupkan kembali," sambungnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Magelang Agus Satiyo Haryadi menuturkan, saat ini pemkot tengah membentuk badan pengkajian nilai-nilai Pancasila. "Ini bukan sekadar teori, tapi bagaimana implementasi nilai itu bisa dirasakan di masyarakat, di ASN, di sekolah, sampai komunitas," ujar Agus.
Agus mengakui, selama ini, pendidikan Pancasila sering kali berhenti di tataran simbolik dan formalitas. Nantinya, kata dia, implementasi itu serupa dengn program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Namun, pendekatan yang akan digunakan harus lebih kontekstual.
Sebab, lanjut Agus, pemkot juga ingin memulai dari pemahaman yang konkret terlebih dahulu. "Materinya mirip P4, tapi pendekatannya beda. Apalagi saya melihat banyak anak paham praktik, tapi tidak mengerti konsep. Kita benahi dari sana," jelas dia. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo