MAGELANG - Realisasi pendapatan daerah Kota Magelang tahun 2024 mengalami peningkatan Rp 28.404.807.799 atau terealisasi sebesar 102,9 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2024.
Dari target Rp 983.878.907.448 menjadi Rp 1.012.28.715.247. Hanya saja, realisasi belanja daerah tidak terserap sebesar Rp 82.527.641.100 atau terealisasi 92,8 persen dari alokasi.
Itu berarti, terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2024. Sebab, APBD tahun 2024 setelah perubahan, semula diproyeksi defisit Rp 159.291.093.499. Namun realisasinya, defisit berkurang, tinggal Rp 48.358.644.600.
Selain itu, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan realisasi pendapatan transfer pada jenis insentif fiskal. Karena hanya memperoleh alokasi Rp 15,4 miliar. Jumlah itu menurun dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp 16,27 miliar.
Berkaitan dengan itu, Ketua Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang Atang Kustiono merekomendasikan agar pemerintah daerah pada tahun 2025 dapat mengejar insentif fiskal tambahan pada semester pertama dan kedua tahun anggaran berjalan.
"Dengan fokus pada perbaikan kinerja kriteria insentif fiskal agar perolehannya meningkat," paparnya, Senin (19/5).
Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar pemerintah segera menyusun rencana aksi daerah merebut insentif fiskal tahun 2025 dan tahun 2026. Seperti pengendalian inflasi, percepatan serapan belanja daerah, dan penggunaan pinjaman dalam negeri (PDN) pada APBD 2025.
Kemudian, dukungan belanja daerah yang lebih besar terhadap kegiatan penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting dalam APBD 2025.
Kendati demikian, dari sisi kebijakan keuangan daerah, nilai sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Pemkot Magelang mengalami penurunan pada 2024. Hal itu menunjukkan bahwa serapan anggaran pada tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya. Yakni sebesar Rp 110.470.221.732 atau 9,4 persen dari realisasi dana tersedia.
Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar pemkot lebih meningkatkan lagi kualitas kebijakan yang bertujuan untuk akurasi perencanaan dan penganggaran. Dengan begitu, kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2025 sekarang yang sedang berjalan lebih baik.
"Dan Silpa tahun berjalan semakin dapat ditekan dalam batas yang wajar di bawah lima persen dari dana tersedia," bebernya.
Wakil Wali Kota Magelang Sri Harso mengatakan, rekomendasi dari DPRD merupakan cerminan nilai-nilai demokrasi. "Karena itu, atas semua saran, masukan, koreksi, serta harapan yang tertuang dalam bentuk rekomendasi DPRD Kota Magelang atas LKPJ wali Kota Magelang tahun anggaran 2024 akan kami tindaklanjuti," lontarnya. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo