MUNGKID - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang soal penyediaan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal itu diungkapkan saat melakukan kunjungan ke rumah dinas bupati Magelang, Minggu sore (13/4).
Saat ini, kata Karding, terdapat permintaan hingga 1,7 juta tenaga kerja dari luar negeri. Peluang tersebut tersebar di 100 negara seperi Jepang, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Jerman, dan sejumlah negara Eropa lainnya. Namun, baru terpenuhi sekitar 297 ribu.
Dia menyebut, ada berbagai macam lingkup pekerjaan. Ada banyak jabatan kerja bahkan ratusan sampai ribuan. Meski begitu, Karding menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terampil melalui pelatihan serta dukungan pembiayaan.
Soal biaya operasional, kata dia, akan dipikirkan lebih lanjut. Sehingga tenaga pelatihannya berkompeten. "Baik dari keterampilannya, juga bahasanya, dengan begitu para pekerja migran ini sudah dibekali ilmu pengetahuan," lontarnya.
Menurut Karding, kehadiran PMI ini dapat berdampak positif. Selain mengurangi angka pengangguran, juga meningkatkan perekonomian. Baik dari sisi keluarga, desa hingga pemerintah daerah sendiri.
Misalnya, kata politikus PKB itu mencontohkan, jika program ini berjalan setiap desa di Kabupaten Magelang diambil dua orang dikali 367 desa. “Sudah 700 lebih yang kita kirimkan per angkatan, kalau setahun kita kirim empat angkatan sudah 2.500 lebih pekerja migran yang kita kirim," jelasnya.
Untuk itu, dia mendorong pemkab agar mengambil peluang tersebut. "Kami mengusulkan, paling tidak ada yang fokus mengurusi pekerja migran dan perdanya. Kami mendorong untuk menempatkan pekerja yang terdidik dan terampil," imbuh dia.
Baca Juga: Tak Hanya Fokus Berbisnis, Omah Oblong Jogja Juga Berkomitmen Kembangkan Seni dan Budaya
Sementara itu, Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyambut baik peluang tersebut. Nantinya, Pemkab Magelang akan menyiapkan infrastruktur pelatihan termasuk mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) serta menyesuaikan prosedur operasi standar (SOP) ketenagakerjaan.
Menurutnya, penyediaan PMI terdidik itu sebagai solusi untuk mengurangi angka pengangguran. "Fokus awal kami untuk menyinkronkan terlebih dulu program di BLK dengan kebutuhan pasar luar negeri, sehingga bisa menciptakan pekerja migran yang terdidik," paparnya. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo