PURWOREJO - Kebijakan Perum Bulog menyerap gabah dan beras dari petani dengan standar harga pembelian pemerintah (HPP) membuat pengepul beras kocar-kacir. Mereka tak kuasa mengimbangi pola pemerintah dalam menjawab kebutuhan pasar.
Juragan beras di Pasar Beras Kutoarjo Rahmat Fajri, 34, mengatakan, penyerapan gabah dari petani seharga Rp 6.500 dan beras Rp 12 ribu tidak begitu menguntungkan bagi tengkulak maupun penjual beras. Kebijakan terbaru soal HPP dari pemerintah ini menjadi dinamika baru yang perlu disikapi serius. "Terus terang kami bingung. Pemasar yang biasa narik gabah diproses jadi beras tidak kerja," bebernya Jumat (7/3).
Rahmat menjelaskan, jika menuruti pola kerja Bulog, bisa dipastikan banyak tengkulak gulung tikar. Sebab patokan harga yang ditetapkan secara hitungan bisnis tidak mampu menutup ongkos produksi dan kebutuhan lain.
Dia mengungkapkan, sebelum ada kebijakan HPP, tengkulak biasanya menarik gabah dari petani tidak lebih dari Rp 6.500 per kilogram. "Sempat di bawah Rp 500 ribu per kwintal," bebernya.
Pedagang beras lain Nur Fitriani, 29, mengungkapkan, kebijakan soal patokan harga gabah dan beras memang menjadi sinyal dukungan pemerintah kepada petani. Namun, di lain sisi bentuk intervensi tersebut secara tidak sadar akan mengancam keberadaan para tengkulak maupun pedagang beras di pasar. "Memang niatnya menyejahterakan petani, tapi imbasnya pedagang tidak bisa jalan," bebernya.
Pantauan di Pasar Beras Kutoarjo, kondisi harga beras pada pekan pertama ramadan terbilang masih stabil. Kualitas beras medium dibanderol Rp 12 ribu per kilogram. Sedangkan beras premium berkisar Rp 14 ribu per kilogram. Patokan harga tersebut berlaku tergantung jenis dan kualitas beras.
Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Butuh, Purworejo Erdianto menyampaikan, standar harga beras maupun gabah terbaru yang tetapkan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Patokan harga tersebut berlaku tidak hanya di Purworejo, melainkan secara nasional.
Dalam prosesnya, Bulog telah membangun kerja sama dengan tujuh mitra. Guna mempermudah jangkauan penyerapan gabah dan beras sampai tingkat petani.
Erdianto mengatakan, sesuai instruksi Bulog bakal melakukan penyerapan gabah dari petani selama tiga bulan. Mulai Februari-April. "Kami ikut mendukung program swasembada pangan. Dari target nasional tiga juta ton," ungkapnya. (fid/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita