MUNGKID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang legawa menerima kebijakan soal efisiensi anggaran.
Sebab efisiensi tersebut praktis berdampak terhadap operasional lembaga pengawas pemilu.
Kendati begitu, bawaslu berupaya semaksimal mungkin agar dampak tersebut tidak mengganggu kinerjanya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh menuturkan, biaya operasional bawaslu banyak yang dipangkas.
Hal itu imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Bahkan, kata dia, enam mobil dinas milik komisioner bawaslu bakal ditarik per 9 April 2025 mendatang.
Selain itu, anggaran untuk pembayaran listrik dan internet berkurang 50 persen. Pun tidak ada perjalanan dinas dan operasional lain-lain.
Kendati demikian, sedari awal Bawaslu Kabupaten Magelang siap bekerja dengan maksimal.
"Prinsipnya, kami sendhiko dhawuh. Siap melaksanakan dan tidak akan mengurangi kinerja. Kami berkomitmen bekerja sesuai tugas pokok bawaslu," lontarnya, Selasa (4/3/2025).
Sebetulnya, kata Habib, bawaslu masih memiliki kegiatan yang bakal dilangsungkan April mendatang.
Namun, sumber dananya memanfaatkan sisa dana hibah dari Pemkab Magelang saat gelaran Pilkada 2024.
Bawaslu juga akan memutar otak agar seluruh pegawai bisa bertugas tanpa terkendala efisiensi.
"Tapi, (efisiensi) di tingkat daerah berbeda-beda. Apalagi, masing-masing daerah juga memiliki kemampuan keuangan sendiri," katanya.
Bawaslu Kabupaten Magelang pun turut mendapat dampaknya. Namun, dia tidak menyebut detail jumlah pos anggaran yang didapatkan.
"Kami belum punya kekuatan untuk merencakan karena kami (bawaslu Kabupaten Magelang) belum satuan kerja (satker). Kami sistemnya take and gift dari provinsi dapatnya berapa," imbuh dia. (aya)
Editor : Winda Atika Ira Puspita