PURWOREJO - DPRD Purworejo ikut merasakan dampak atas munculnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Konsekuensinya, para anggota dewan harus rela anggaran perjalanan dinas mereka dipotong hingga 50 persen atau mencapai Rp 7,8 miliar.
Plt Sekretaris DPRD Purworejo Agung Wibowo mengatakan, penghematan anggaran merujuk pada Inpres terbaru dengan memperhatikan turunan dari aturan teknis.
Selain perjalanan dinas, di lembaga legislatif juga akan melakukan efisiensi pengadaan barang dan jasa.
"Angkanya sekitar Rp 7,8 miliar. Pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar itu," kata Agung, Jumat (28/2/2025).
Pemangkasan anggaran, berlaku tidak hanya bagi anggota tapi juga seluruh unsur pimpinan dewan.
Saat ini pihaknya juga sedang mengidentifikasi program atau kegiatan yang terkena pemangkasan anggaran.
Adapun beberapa jenis kegiatan yang bakal dipangkas anggarannya meliputi, perjalanan dinas, studi banding, bimbingan teknis, orientasi dan konsultasi.
"Semuanya diefisiensi sesuai aturan. Dari ketua, wakil ketua dan anggota," bebernya.
Menurutnya, efisiensi anggaran dipastikan tidak akan mengganggu kerja legislatif. Ketika diperlukan rapat lintas sektor, dapat menggunakan alternatif via daring.
Menurutnya kondisi ini tidak begitu menjadi persoalan. Apalagi sudah belajar dari pengalaman ketika pandemi Covid-19.
"Ada beberapa memang harus pakai zoom. Misal konsultasi dan koordinasi dengan kementerian. Itu yang diefektifkan," ucapnya.
Ketua DPRD Purworejo Tunaryo menyampaikan, efisiensi anggaran ini tidak hanya dirasakan jajaran legislatif, tapi juga ekskutif secara nasional.
Kendati begitu, kondisi ini juga menuntut banyak pihak untuk mengoptimalkan kemampuan yang ada.
"Kurang lebih 50 persen anggaran. Cuma detail anggaran perjalanan dinas saya belum paham," ucapnya.
Menurut dia, kebijakan efisiensi anggaran memiliki nilai positif karena penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Diharapkan dari kebijakan ini akan mendukung program skala prioritas yang tentu bermanfaat bagi masyarakat.
"Saya pikir semua OPD berlaku sama, kita mengikuti kebijakan dan aturan," ujarnya. (fid/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita