MUNGKID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang mencatat angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 sekitar 81 persen. Perolehan itu pecah telur setelah dua pilkada sebelumnya, tingkat partisipasinya berada di angka 76 persen dan 78 persen.
Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, KPU Kabupaten Magelang Yohanes Bagyo Harsono bersyukur, angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 meningkat. "Capaian partisipasi se-Kabupaten Magelang untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilkada) 81,50 persen dan pemilihan bupati-wakil bupati (pilbup) 81,09 persen," ujarnya, Selasa (2/12).
Jumlah itu, kata dia, belum termasuk Kecamatan Mertoyudan karena masih dalam proses rekapitulasi. Dari angka tersebut, angka partisipasi terendah untuk pilgup ada di Kecamatan Kajoran dengan perolehan 77,11 persen dan Salaman 77,44 persen.
Sementara untuk pilbup ada di Kecamatan Kajoran dengan angka partisipasinya mencapai 77,06 persen dan Kecamatan Salaman 77,38 persen. Sedangkan angka partisipasi tertinggi untuk pilgub dan pilbup di Kecamatan Ngablak, yakni 87,17 persen dan Pakis 86,03 persen.
Bagyo menyebut, pada Pilkada 2013, angka partisipasi pemilihnya sekitar 76 persen. Sementara pada 2018 berada di angka 78 persen. Untuk mendongkrak partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, KPU Kabupaten Magelang telah mengadakan sosialisasi yang masif.
Sosialisasi itu, kata dia, diwujudkan dalam beberapa program, seperti KPU mengajar atau KPU Goes to School dan KPU Goes to Campus. Termasuk sosialisasi ke sejumlah komunitas, pemilih inklusi, hingga mengadakan konser musik dan jalan sehat.
Meski merangkak naik, tapi dia mengakui, angka tersebut belum menyamai perolehan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, yakni 90,1 persen. Bagyo menyebut, ada sejumlah faktor yang melatarbelakanginya. Di antaranya, ada warga yang bekerja di luar daerah dan tidak pulang.
Dia menilai, mereka enggan pulang karena hanya libur satu hari. "Itu (liburnya sehari) istilahnya tidak cucuk. Selain itu, dengan adanya re-grouping tempat pemungutan suara (TPS), menyebabkan antusiasme pemilih berkurang karena merasa lokasi rumah dengan TPS, jauh," lontarnya.
Kemudian, para pemilih lansia tidak memiliki kendaraan atau tidak ada uang mengantar-jemput menuju TPS yang dinilai jauh. "Selain itu, memang (ada warga yang) tidak menggunakan hak pilihnya atau golput," sambungnya. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo