MUNGKID - Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam paguyuban Sentra Kerajinan Makanan Borobudur (SKBM) belum mendapatkan lapak di Museum dan Kampung Seni Borobudur.
Beberapa dialog dengan berbagai pihak telah dilaksanakan, tapi nihil titik temu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, persoalan itu ada miskomunikasi.
"Semua pasti akan kita fasilitasi sesuai keinginan-keinginan dari pedagang," ujarnya saat melakukan tinjauan proyek pembangunan di kawasan Borobudur, Kamis (19/9/2024).
Luhut menjelaskan, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar tidak boleh mengabaikan pedagang yang semula berjualan di zona II, kompleks TWC Borobudur.
"Itu perintah Pak Jokowi, ndak boleh sampai mengabaikan pedagang di sini. Hanya tentu kita kurasi supaya ada standarnya," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menambahkan, dia bakal memfasilitasi para pedagang yang tidak memperoleh lapak.
Hal itu selaras dengan perintah Jokowi untuk tidak mengabaikan pedagang yang sebelumnya terfasilitasi.
Dia menyebut, seluruh pedagang yang berjumlah lebih dari 2.000 itu harus mendapatkan lahan usahanya di Museum dan Kampung Seni Borobudur.
"Tidak boleh ada satu pun pedagang yang tidak ditangani oleh pemerintah. Apalagi fasilitas sudah dibangun," tegasnya.
Menurutnya, perlu adanya peningkatan komunikasi terhadap semua pihak. Diharapkan, dalam beberapa waktu ke depan, ada public hearing atau diskusi publik untuk menampung masukan dari seluruh elemen.
Tidak hanya pedagang, tetapi juga para ahli dan masyarakat sekitar Borobudur. Dengan begitu, keberadaan Candi Borobudur benar-benar menjadi magnet wisatawan dan dapat menjadi lokomotif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Utama PT TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Febrina Intan mengatakan, proses pemindahan pedagang tidaklah mudah.
"Karena memindahkan pedagang itu nggak kayak memindahkan barang dari satu titik ke titik lain," terangnya.
Dia menyebut, sebelum resmi berpindah ke Kampung Seni Borobudur, TWC telah berkomunikasi dengan para pedagang.
Dia mengklaim, sebagian besar pedagang mengaku sudah paham saat diminta untuk berpindah lokasi. Karena lokasi sebelumnya di zona II, kompleks TWC Borobudur kurang menyenangkan terutama untuk pengunjung.
"Kalau ada yang mendengar, masih ada (pedagang) yang belum dapat (lapak), sebetulnya bukan belum dapat. Plotnya ada kok, banyak. Mungkin ada komunikasi-komunikasi yang kurang bisa dipahami bersama. Jadi, pelan-pelan," sambungnya.
Begitu Jokowi datang meresmikan proyek pembangunan di kawasan Borobudur pada awal Oktober, harapannya persoalan yang masih mengganjal, dapat segera ditangani. Termasuk hak lapak untuk para pedagang. (aya)
Editor : Winda Atika Ira Puspita